Berita

Tokoh nasional DR. Rizal Ramli bersama rakyat/Net

Politik

RR: Lebih Baik Dana Pilkada Dipakai Buat Beli 30 Juta HP Dan Pasang Wifi Gratis Di 1 Juta Titik

KAMIS, 13 AGUSTUS 2020 | 16:24 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pilkada Serentak 2020 terus menuai polemik. Mulai dari kekhawatiran hajatan ini akan berubah menjadi klaster baru virus corona hingga pemborosan anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan lebih baik.

Salah satu kritik tentang anggaran pilkada disampaikan oleh tokoh nasional DR. Rizal Ramli. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu mencatat anggaran Pilkada 2020 menyentuh angka Rp 15 triliun.

Bahkan kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan dana Rp 4,7 triliun.


“Total nyaris Rp 20 triliun. Sementara manfaatnya nyaris tidak ada,” tegasnya pria yang akrab disapa RR itu dalam akun Twitter pribadi, Kamis (13/8).

Pernyataan Rizal Ramli bahwa manfaat nyaris tidak ada itu didasarkan karena sebagian besar gelaran pilkada tahun ini hanya akan meneruskan tradisi oligarki dan KKN.

Peluang calon penantang atau di luar dinasti yang berkuasa memang cukup sulit dalam berlaga di masa pandemik. Bantuan-bantuan corona berpeluang dijadikan alat untuk kampanye para petahana.

Di satu sisi, oligarki juga sudah tampak ketara. Yang paling ramai adalah pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo dan sang menantu, Bobby Nasution di Pilkada Medan.

Di Solo, Gibran bahkan berpotensi melawan kotak kosong karena semua kursi di DPRD mulai diborong.

“Jadi hanya teruskan tradisi oligarki & KKN. ++resiko corona,” sambung mantan Menko Kemaritiman itu.

Padahal, kata Rizal Ramli, dana sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk menunjang pendidikan rakyat kurang mampu di tengah pandemik. Di mana masalah gawai dan kuota internet siswa dikeluhkan orang tua murid yang tengah terdampak ekonomi akibat corona.

“Lebih baik Rp 20 T itu untuk beli 30 Juta HP, pasang wifi di 1 juta titik, pulsa gratis untuk anak tidak mampu. Ya?” tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya