Kabinet Indonesia Maju/Net
Beredar rumor bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan para menteri untuk tidak keluar Jakarta hingga 22 Agustus. Perintah Presiden ini disebut-sebut berkaitan dengan rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Sumber Istana dan salah satu Staf Menteri mengkonfirmasi informasi tersebut.
"Iya, memang Menteri dilarang meninggalkan Jakarta. Mereka harus ada di Jakarta sampai tanggal 22 Agustus," kata sumber Istana dalam keterangannya yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/8).
Sementara itu, di tempat berbeda salah seorang Staf Menteri yang tidak mau disebutkan namanya juga mengungkap hal yang sama.
"Kalau Pak menteri saya aman. Tapi beliau tetap akan ada di Jakarta sampai tanggal 22 Agustus," katanya.
Kantor Berita Politik RMOL mencoba mengonfirmasi ke salah seorang Menteri Kabinet Indonesia Maju terkait kebenaran informasi tersebut.
Adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo saat dikonfirmasi mengaku dirinya belum mengetahui informasi para Menteri tidak boleh keluar dari Jakarta sampai tanggal 22 Agustus 2020 mendatang.
"Saya kok belum ada pemberitahuan dari istana. Saya kerja terus saja," kata Tjahjo Kumolo kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu.
Namun, saat disinggung lebih jauh terkait kabar yang beredar bahwa para Menteri diminta tidak keluar dari Jakarta sampai tanggal 22 Agustus karena akan ada reshuffle kabinet, Menteri Tjahjo tidak membalas pesan singkat yang dilayangkan
Kantor Berita Politik RMOL.
Sementara itu, pengamat politik Adilsyah Lubis mengatakan, reshuffle kabinet adalah hak prerogratif Presiden.
Menurutnya, jika ada pergantian Menteri maka menteri yang bersangkutan harus mengikuti perintah Presiden tersebut.
"Jadi hal yang biasa. Apalagi kalau menterinya tak produktif, bikin gaduh, tak punya prestasi.Yaa ganti saja," kata Adilsyah dalam keterangannya.
Adilsyah yang juga aktivis 80-an ini mengatakan resufle kabinet harus dilakukan dalam kondisi saat ini. Sebab, pada situasi seperti saat ini, rakyat butuh menteri yang bergerak cepat.
"Ketika kondisi krisis maka dibutuhkan menteri super atau menteri yang bekerja keras. Tidak boleh santai. Jadi rakyat butuh juga roh segar," pungkasnya.
