Berita

Ketua Fraksi Nasdem, Ahmad Ali/RMOL

Politik

Nasdem: RUU Cipta Kerja Solusi Hadapi Krisis

RABU, 12 AGUSTUS 2020 | 19:27 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Omnibuslaw Rancangan Undang Undang Cipta Kerja dinilai sebagai salah satu solusi dalam menghadapi situasi krisis, sehingga pemerintah dan DPR harus segera mengesahkan.

Ketua Fraksi Nasdem, Ahmad Ali mengatakan, pemerintah dan DPR perlu melakukan percepatan pengesahan RUU tersebut.

"Kami memandang Omnibuslaw Cipta Kerja adalah salah satu solusi menghadapi situasi krisis. Kita punya kepentingan untuk melakukan  percepatan pengesahan ini," ujar Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Ahmad Ali pada Rabu (12/8).


Menurut Ahmad Ali, upaya percepatan pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker tidak akan mengurangi kesungguhan dan kehati-hatian dalam pembahasan.

"Kita tidak kejar tayang, kita bahas ini detail dari satu DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) ke DIM yang lain. Agar ketika keluar UU ini punya kualitas yang bagus dan bisa merepresentasikan kepentingan masyarakat," kata Ahmad Ali.

Ahmad Ali juga menyampaikan terkait klaster ketenagakerjaan yang sebelumnya menimbulkan kontroversi sudah ada titik temu.

Sebelumnya Fraksi Nasdem sempat mengusulkan klaster ketenagakerjaan ditarik karena dianggap menimbulkan kegaduhan dan menghambat pembahasan klaster yang lain.

"Saat ini kan pembahasan sedang berjalan, kemarin serikat buruh sudah ketemu dengan DPR sudah dialog dan macam-macam. Jika komunikasi sudah terjadi, ada dialog, diskusi, masukan-masukan dari perwakilan buruh sudah didengar, saya pikir tidak ada alasan untuk menarik nya lagi" tuturnya.

Adapun, mengenai target penyelesaian pembahasan, kata Ahmad Ali, apabila dikerjakan dengan sungguh-sungguh maka akan cepat rampung pembahasan tersebut.

"Ya kalau bulan depan selesai Alhamdulillah, intinya kita bersungguh-sungguh, sehari bisa tiga kali pembahasan," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya