Berita

Presiden Iran, Hassan Rouhani/Net

Dunia

Lagi, AS Ajukan Perpanjangan Embargo Senjata Iran Ke Dewan Keamanan PBB

RABU, 12 AGUSTUS 2020 | 12:14 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) kembali memperbarui upayanya untuk memperpanjang embargo senjata Iran di Dewan Keamanan PBB agar lebih banyak mendapatkan dukungan.

Sebuah draft resolusi lebih dari selusin halaman sudah disiapkan oleh Washington untuk diajukan pada pekan ini kepada dewan yang beranggotakan  15 negara.

Ada empat paragraf yang dapat dilihat oleh Reuters. Isinya, AS meminta Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan perjanjangan senjata Iran karena penting guna memeliharan perdamaian dan keamanan internasional.


Selain itu, draft tersebut juga berisi keharusan negara-negara untuk memeriksa kargo mereka ketika datang dan pergi ke Iran serta menyertakan lampiran individu dan entitas sanksi yang ditargetkan.

Menurut para diplomat dan analis, draft tersebut adalah upaya "maksimalis" AS untuk mendapatkan beberapa suara tambahan agar bisa mencapai minimal sembilan dukungan yang diperlukan.

Meski begitu, upaya tersebut tampaknya tidak akan mungkin bisa meyakinkan Rusia dan China untuk abstain.

Keduanya sudah membuktikan diri mendukung Iran dengan memberikan veto atas draft yang sebelumnya AS ajukan di Dewan Keamanan PBB.

“Jangan biarkan singkatnya draf AS yang baru membodohi Anda. Poin utamanya adalah bahwa ia mengizinkan perpanjangan tanpa batas dari embargo senjata Iran. China serta Rusia tidak akan seperti itu,” ujar Direktur International Crisisi Group, Richard Gowan.

"Sangat besar kemungkinan draf AS ini akan gagal pada Jumat (14/8)," tambahnya, merujuk pada pertemuan dewan.

Embargo senjata Iran yang sudah berlangsung selama 13 tahun akan berakhir pada Oktober, sesuai dengan kesepakatan nuklir antara Iran, Rusia, China, Jerman, Inggris, Prancis, dan AS pada 2015.

Kesepakatan tersebut bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir dengan imbalan keringanan sanksi.

AS telah meminta anggota dewan untuk memberikan komentar pada Rabu pagi (12/8). Dewan akan melakukan pertemuan secara virtual di mana para anggota memiliki waktu 24 jam untuk mengirimkan tanggapan mereka. Hasilnya akan diumumkan pada pertemuan publik.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya