Direktur Eksekutif Voxpol Centre, Pangi Syarwi Chaniago/Net
Kedekatan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai diisukan hingga ke persoalan jabatan wakil presiden.
Pasalnya, terdapat sebuah tulisan yang diposting website berita7.id dan viral di media sosial, yang menarasikan tentang adanya kemungkinan Wakil Presiden Maruf Amin digantikan dengan Prabowo Subianto.
Wacana ini pun mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif Voxpol Centre Pangi Syarwi Chaniago, yang memandang bahwa pergantian wakil presiden tidak bisa sembarang tanpa dasar hukum konstitusi yang kuat.
"Ini kan dugaan-dugaan atau asumsi liar kan. Kita enggak bisa juga kalau terbentur aturan konstutusi ya menghambat orang, tidak bisa. Harus ada aturan main yang strategis ya," ujar Pangi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/8).
Spekulasi-spekulasi yang dimunculkan kanal website berita7.id, menurut akademisi Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta ini, bisa saja menggambarkan keinginan elit pemerintahan.
"Makanya ini kan spekulasi ini ya. Nah maka bagaiamana aturannya, mekanismenya. Kalau mekanisme yang liarnya bisa saja jadi wakil presiden, bisa Prabowo, bisa Airlangga, bisa Ahok gitu kan, siapapun bisa kalau spekulasi liar," tuturnya.
Lebih lanjut, Pangi berkesimpulan bahwa posisi wakil presiden adalah posisi strategis yang tidak bisa diganti sesukanya.
"Ini kan posisi strategis ya. Jadi kalau maunya Pak Jokowi ya bisa saja maunya dengan Pak Prabowo misalnya, dan bisa saja kalau chemistrynya senang sama Prabowo. Tapi kan yang mau disitu juga banyak. Barang ini kan barang seksi. Tapi kan kita enggak bisa macam-macam, karena ini sesuatu yang tidak pasti," ucapnya.
