Berita

Forum Analisis Kajian dan Transparansi Anggaran (Fakta) Maluku menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, (11/8)/Net

Hukum

Fakta Maluku Desak KPK Usut Temuan BPKP Soal Kerugian Negara Pada Pembangunan Jalan Di Kepulauan Aru

SELASA, 11 AGUSTUS 2020 | 13:28 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ratusan orang yang mengatasnamakan diri Forum Analisis Kajian dan Transparansi Anggaran (Fakta) Maluku menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, (11/8).

Kedatangan mereka untuk mendesak agar KPK dapat menindaklanjuti temuan audit Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) Maluku terkait kerugian negara dalam pembangunan jalan lintas Pulau Wokam di Kepulauan Aru.

"Dalam audit BPKP tahun 2019 lalu di temukan banyak sekali persoalan dalam pekerjaan proyek pembangunan jalan lintas Pulau Wokam tersebut," tegas Direktur Fakta Maluku Rifqy Fajar dalam orasinya.


Rifqy menjelaskan, beberapa persoalan tersebut adalah ketidaksesuaian dokumen dari PT Purna Dharma Perdana yang memberikan kekuasaan Timotius Kaidel selaku penanggung jawab.

"Kedua soal pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam adendum kontrak kerja yang dilakukan Timotius Kaidel selaku penanggung jawab dalam pekerjaan proyek tersebut dengan fakta di lapangan," tegasnya.

Sedangkan yang ketiga, lanjutnya, terkait dengan adanya pembiaran aparat penegak hukum dilingkup Kejaksaan Tinggi Maluku yang membiarkan laporan temuan BPKP terkait adanya merugikan negara sebesar Rp 11 miliar.

"Tiga persoalan di atas menurut kami sangat sebab jika Kejaksaan Agung dan KPK RI tidak cukup merespon secara cepat dan sigap maka ada kemungkinan kerugian yang negara dalam proyek tersebut akan dipakai oleh Timotius Kaidel," katanya.

Perwakilan dari Fakta Maluku memberikan sejumlah bukti terkait dengan dugaan penyelewengan tersebut pembangunan jalan tersebut. Mereka diterima langsung oleh salah satu perwakilan bagian humas KPK.

"Kita terima laporanya dan kita berikan kebagian pengaduan masyarakat baru nantinya akan ditindaklanjuti," kata salah salah perwakilan dari pihak humas tersebut.

Massa dari Fakta Maluku ini menlanjutkan unjuk rasa ke Jaksaan Agung pada hari yang sama. Mereka juga memberikan berkas laporan dugaan penyelewengan tersebut.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya