Berita

Forum Analisis Kajian dan Transparansi Anggaran (Fakta) Maluku menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, (11/8)/Net

Hukum

Fakta Maluku Desak KPK Usut Temuan BPKP Soal Kerugian Negara Pada Pembangunan Jalan Di Kepulauan Aru

SELASA, 11 AGUSTUS 2020 | 13:28 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ratusan orang yang mengatasnamakan diri Forum Analisis Kajian dan Transparansi Anggaran (Fakta) Maluku menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, (11/8).

Kedatangan mereka untuk mendesak agar KPK dapat menindaklanjuti temuan audit Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) Maluku terkait kerugian negara dalam pembangunan jalan lintas Pulau Wokam di Kepulauan Aru.

"Dalam audit BPKP tahun 2019 lalu di temukan banyak sekali persoalan dalam pekerjaan proyek pembangunan jalan lintas Pulau Wokam tersebut," tegas Direktur Fakta Maluku Rifqy Fajar dalam orasinya.


Rifqy menjelaskan, beberapa persoalan tersebut adalah ketidaksesuaian dokumen dari PT Purna Dharma Perdana yang memberikan kekuasaan Timotius Kaidel selaku penanggung jawab.

"Kedua soal pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam adendum kontrak kerja yang dilakukan Timotius Kaidel selaku penanggung jawab dalam pekerjaan proyek tersebut dengan fakta di lapangan," tegasnya.

Sedangkan yang ketiga, lanjutnya, terkait dengan adanya pembiaran aparat penegak hukum dilingkup Kejaksaan Tinggi Maluku yang membiarkan laporan temuan BPKP terkait adanya merugikan negara sebesar Rp 11 miliar.

"Tiga persoalan di atas menurut kami sangat sebab jika Kejaksaan Agung dan KPK RI tidak cukup merespon secara cepat dan sigap maka ada kemungkinan kerugian yang negara dalam proyek tersebut akan dipakai oleh Timotius Kaidel," katanya.

Perwakilan dari Fakta Maluku memberikan sejumlah bukti terkait dengan dugaan penyelewengan tersebut pembangunan jalan tersebut. Mereka diterima langsung oleh salah satu perwakilan bagian humas KPK.

"Kita terima laporanya dan kita berikan kebagian pengaduan masyarakat baru nantinya akan ditindaklanjuti," kata salah salah perwakilan dari pihak humas tersebut.

Massa dari Fakta Maluku ini menlanjutkan unjuk rasa ke Jaksaan Agung pada hari yang sama. Mereka juga memberikan berkas laporan dugaan penyelewengan tersebut.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Plesetan Gelar Adat Jokowi: ‘Baginda Raja Rakus Bin Tamak’

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:50

Proyek Kapal Perang Filipina di PT PAL Dongkrak Industri Lokal Naik Kelas

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:20

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengelolaan Sawit Butuh ‘Nexus Baru’ Hidupkan Ekonomi Sirkular

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:39

Program BISA Biru TelkomGroup Lestarikan Ekosistem Terumbu Karang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:19

TNI dan Tentara Malaysia Perkuat Kesiapsiagaan dan Kerja Sama Kemanusiaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:57

Perjanjian Kerja Bersama Cerminkan Hubungan Industrial yang Sehat

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:45

Sultan Didapuk jadi Ketum TP Sriwidjaja Perkuat Pembangunan Daerah

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:20

Indonesia Berpotensi Terima 260 Juta Dolar AS Lindungi Ekosistem Laut

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:59

Politisi Mutan Bernama Prabowo

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:45

Selengkapnya