Sebut Budaya Koruptif Masih Terjadi Di Medan, Wakil Ketua KPK Ingatkan Masyarakat Untuk Cerdas Pilih Pemimpin

Sistem pemberantasan korupsi yang direkomendasikan belum dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah Kota Medan. Karenanya, budaya koruptif masih terus terjadi di ibukota Provinsi Sumatera Utara ini.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar. Menurut Lili, selain sistem yang masih belum berjalan dengan baik, penegakan hukum juga belum maksimal.

“Jadi itu semua sambung menyambung. Misalnya, APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yang belum berjalan maksimal dalam pengawasan. Dan KPK tidak bisa menjalankan sendiri dalam pemberantasan korupsi,” jelas Lili, dilansir Kantor Berita RMOLSumut, Selasa (11/8).

Untuk itu, Lili berharap peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi ini. Karena tidak bisa berjalan sendiri, satu sama lain pasti ada hubungannya.

“Jadi tidak bisa dikatakan sistem pencegahan korupsi yang belum baik. Satu dengan yang lainnya bersambungan. KPK sifatnya secara pencegahan sudah maksimal. Sosialisasi, diseminasi, pendampingan, monitoring, kemudian merekomendasikan beberapa perbaikan aturan-aturan yang ada, telah dilakukan,” tuturnya.

Lalu, sambung Lili, KPK juga terus memantau sudah sampai tahap mana rekomendasi dilaksanakan.

“Sekarang, soal lelang ada kesadaran tinggi, soal gratifikasi ada kesadaran tinggi, sistem sudah mulai dibangun perlahan-lahan. Memang perbaikan sistem dan prilaku koruptif itu, tidak bisa serta merta dihilangkan. Tapi perlahan-lahan dikurangi, itu bisa,” tegas dia.

Oleh sebab itu, Lili meminta kepada masyarakat, kalau tahu itu korupsi, jangan dilakukan. “Jangan dibiasakan,” terangnya.

Terkait kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan yang akan digelar 9 Desember 2020 nanti, alumnus Fakultas Hukum UISU Medan ini menyarankan warga untuk menjadi pemilih yang cerdas.

“Memilihlah dengan cerdas. Bahwa dalam lima tahun ke depan, semua di tangan masyarakat. Apakah kota kita, daerah kita mau benar-benar sejahtera dan baik. Maka pilihlah pemimpin yang berintegritas, profesional dan yakin bahwa dia mampu untuk menjalankan amanat rakyat,” bebernya.

Untuk para calon-calon kepala daerah, Lili pun memastikan sudah ada rambu-rambu yang ditetapkan dan diikuti.

“Bagaimana dia melakukan pendaftaran, harus mengikuti mekanisme yang ada. Dan jangan menggunakan politik uang. Karena tidak akan pernah sehat, dan tidak akan pernah memberikan kecerdasan bagi masyarakat,” demikian Lili.