Ridwan Kamil Kembali Disentil Ansor Soal Pembangunan Lembaga Keagamaan Di Jabar

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kelembagaan keagamaan kembali mendapat tentangan berbagai kalangan. Kali ini terkait soal keberpihakan Ridwan Kamil untuk Guru Honorer Madrasah.

Belum lama ini, Ridwan Kamil menyerahkan SK untuk Guru Non-PNS. Seribuan Guru Non-PNS di Jawa Barat mendapat SK penugasan dan akan mendapat tunjangan sebesar Rp 1,5 juta.

“Untuk Guru Honorer di Madrasah, baik itu MI, MTs, dan MA nya mana?” tanya Kepala Satuan Koordinasi Wilayah Banser GP Ansor Jawa Barat, Yudi Nurcahyadi, Senin (10/8).

Yudi kembali mempertanyakan komitmen Pemprov Jabar terkait program untuk lembaga keagamaan. Bahkan, Yudi mengungkit kontroversi yang pernah dilakukan Pemprov Jabar.

“Yang ada bukan keberpihakan sebagaimana dulu waktu kampanye, yang ada justru kontroversi. Saya yakin warga Jabar masih ingat soal sanksi buat pesantren,” kata Yudi.

Hal itu, lanjut Yudi, menunjukan tidak adanya itikad baik dari Ridwan Kamil sebagai pemegang kebijakan tertinggi di Jawa Barat.

“Kita tidak akan tahu bagaimana nasib pesantren andai saja kita tidak ingatkan itu ke Gubernur Jawa Barat,” lanjutnya.

Nah, soal Guru Honorer Madrasah, Yudi mengingatkan bahwa Guru Honorer yang mengabdi di madrasah memiliki tanggung jawab yang sama dengan guru honorer yang lainnya.

“Pemprov Jawa Barat menggratiskan sekolah, tapi tidak untuk madrasah. Dan sekarang diskriminasi itu juga berlaku untuk guru honorernya. Kita harus mensikapi ketidakadilan ini,” tegas Yudi, dilansir Kantor Berita RMOLJabar.

Yudi mengaku banyak mendapatkan keluhan dari sahabatnya yang kebanyakan guru honorer di madrasah.

“Sahabat saya banyak yang menjadi guru honorer di madrasah. Banyak yang mengeluh terkait kebijakan Pemprov Jawa Barat,” tandasnya.