Pengamat kebijakan publik dari Narasi Institute, Ahmad Nur Hidayat/Net
Krisis global akibar pandemik Covid-19 mengantarkan Indonesia ke jurang resesi ekonomi. Sejumlah cara dilakukan berbagai negara demi mempertahankan ketahanan ekonominya.
Untuk Amerika Serikat (AS) dan China, mereka menggunakan Modern Monetary Theory (MMT), di mana teori tersebut tidak mengindahkan seberapa pun banyaknya utang negara selama utang tidak menimbulkan inflasi dalam perekonomiannya.
"Teori MMT ini mengatakan pemerintah dapat mencetak uangnya sendiri untuk membiayai pembangunannya. sehingga akan mengakumulasi utang yang besar dan hal tersebut tidak bermasalah," kata pengamat kebijakan publik dari Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat kepada wartawan, Minggu (9/8).
Menurut pria akrab disapa Matnur ini, teori MMT dapat bekerja dalam waktu jangka pendek, tapi tidak akan bekerja di jangka menengah dan panjang.
Agar terhindar dari krisis global, sejumlah negara pun menjalani teori MMT. Di antaranya AS, China, Uni Eropa dan BRIC atau Brasil, Rusia, India, China, serta Afrika Selatan.
Dirinya melanjutkan bahwa teori MMT cukup berbahaya, karena bila semua negara melakukan hal yang sama, maka fiat money system akan kolaps dan akhirnya uang yang dijamin negara tidak lagi dipercaya.
Hancurnya sistem keuangan fiat dan mengemukanya
commodity based on money (uang berbasis komoditas) akan melahirkan perebutan sumber daya antar bangsa yang akhirnya mengancam peradaban dunia
"Jadi teori MMT tersebut tidak tepat untuk Indonesia, makanya kita tidak boleh main-main dengan stabilitas keuangan saat ini karena akhirnya membuat disstabilitas yang lebih besar," kata Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelora Indonesia ini.
Matnur menegaskan, dalam mengatasi resesi ekonomi saat ini diperlukan solusi pendanaan yang diperlukan untuk bisa mempersingkat resesi Indonesia. Yakni dengan penyelamatan UMKM di atas penyelamatan korporasi besar.
Selanjutnya mempercepat belanja negara di atas belanja masyarakat dan rumah tangga. Kemudian revisi PP 23/ 2020 tentang Bank Jangkar dan mengembalikan fungsi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai ultimate institution (institusi utama) penyelamatan ekonomi.
"Kewenangan KSSK yang besar harus disertai juga penerapan tata kelola yang baik untuk menghindari resiko hukum yang terjadi dari kebijakan yang diambil," kata Matnur.
Partai Gelora Indonesia melihat bahwa semua alternatif untuk pembiayaan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) diperlukan dalam arti ekspansi neraca bank sentral untuk kepentingan nasional.
"Ekonomi bangsa kita ini dapat pulih bila semua mengedepankan kepentingan nasionalnya bukan kepentingan sektoral, regional ataupun kelompok bisnisnya sendiri," pungkas Matnur.
