Berita

Mantan anggota Komisi Nasional HAM, Natalius Pigai/Net

Nusantara

Dua Fraksi Tolak LKPJ Costan Oktemka, Natalius Pigai: Semua Yang Saya Sampaikan Tidak Pernah Meleset

SABTU, 08 AGUSTUS 2020 | 09:37 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Omongan mantan anggota Komisi Nasional HAM, Natalius Pigai terkait kinerja Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Costan Oktemka yang kurang beres terbukti.

Dua fraksi DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang telah menolak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Costan Oktemka dalam sidang paripurna dewan membahas APBD Perubahan TA 2019.

Dua fraksi yang menolak LKPJ bupati adalah fraksi gabungan Partai Golkar, Partai Hanura dan PAN, dan fraksi gabungan Partai Gerindra, PBB, PKS dan PKB.


Salah satu alasan penolakan LKPJ adalah karena pembangunan Pegunungan Bintang tidak berjalan seperti yang diharapkan masyarakat. Tetapi dalam laporan yang ada, bupati sedang membangun. Diduga ada rekayasa. Ditambah, sang bupati tidak pernah hadir dalam sidang selama lima tahun. Selalu diwakilkan wakil atau sekda.

"Saya selalu bicara fakta. Semua yang saya bicara tidak pernah meleset, ada dasarnya," kata Natalius Pigai mengetahui penolakan dua fraksi atas LKPJ Bupati Costan Oktemka, Sabtu (8/8).

Dan saat ini, lanjut Natalius Pigai, Costan Oktemka mau maju sebagai calon tunggal dengan mencari dukungan semua partai. Padahal, Costan Oktemka sudah terbukti gagal.

"Selama dia pimpin, orang asli Pegunungan Bintang hanya empat orang kepala dinas (dari 22). Dan, pemerimaan CPNS, 85 persen (yang diterima) bukan orang asli Papua," ujar dia.

Agar tidak semakin jauh melenceng dan rakyat tidak dirugikan, Natalius Pigai berharap kepada Golkar agar memotori poros melawan petahana. Dan Nasdem, diminta tidak lagi mendukung Costan Oktemka.

"Sepertinya Golkar yang siap lawan incumbent. Nasdem mesti dukung kandidat lain untuk masa depan Papua yang lebih baik," tutup Natalius Pigai, aktivis HAM asal Papua itu.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya