Mantan anggota Komisi Nasional HAM, Natalius Pigai/Net
Omongan mantan anggota Komisi Nasional HAM, Natalius Pigai terkait kinerja Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Costan Oktemka yang kurang beres terbukti.
Dua fraksi DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang telah menolak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Costan Oktemka dalam sidang paripurna dewan membahas APBD Perubahan TA 2019.
Dua fraksi yang menolak LKPJ bupati adalah fraksi gabungan Partai Golkar, Partai Hanura dan PAN, dan fraksi gabungan Partai Gerindra, PBB, PKS dan PKB.
Salah satu alasan penolakan LKPJ adalah karena pembangunan Pegunungan Bintang tidak berjalan seperti yang diharapkan masyarakat. Tetapi dalam laporan yang ada, bupati sedang membangun. Diduga ada rekayasa. Ditambah, sang bupati tidak pernah hadir dalam sidang selama lima tahun. Selalu diwakilkan wakil atau sekda.
"Saya selalu bicara fakta. Semua yang saya bicara tidak pernah meleset, ada dasarnya," kata Natalius Pigai mengetahui penolakan dua fraksi atas LKPJ Bupati Costan Oktemka, Sabtu (8/8).
Dan saat ini, lanjut Natalius Pigai, Costan Oktemka mau maju sebagai calon tunggal dengan mencari dukungan semua partai. Padahal, Costan Oktemka sudah terbukti gagal.
"Selama dia pimpin, orang asli Pegunungan Bintang hanya empat orang kepala dinas (dari 22). Dan, pemerimaan CPNS, 85 persen (yang diterima) bukan orang asli Papua," ujar dia.
Agar tidak semakin jauh melenceng dan rakyat tidak dirugikan, Natalius Pigai berharap kepada Golkar agar memotori poros melawan petahana. Dan Nasdem, diminta tidak lagi mendukung Costan Oktemka.
"Sepertinya Golkar yang siap lawan incumbent. Nasdem mesti dukung kandidat lain untuk masa depan Papua yang lebih baik," tutup Natalius Pigai, aktivis HAM asal Papua itu.
