Sidang dugaan penggelapan pada kasus PT DBG menghadirkan saksi ahl/Ist
Sidang kasus dugaan tindak pindana penggelapan yang dilakukan oleh Komisaris PT DBG, Robianto Idup kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (6/8).
Sidang menghadirkan saksi ahli dari kepolisian, Dian Andriawan Daeng Tawang. Dalam kesaksiannya, ia mengatakan bahwa kasus tersebut masuk ke ranah perdata. Hal itu mengacu pada perjanjian kerja sama yang ditandatangani keduanya.
"Maka dari itu yang terkait usaha hal ini masih dalam lingkup perjanjian. Maka tidak masuk dalam unsur pidana karena masih dalam perjanjian," tutur Dian.
Dalam persidangan, terdakwa Robianto menjelaskan, selama kerja sama dengan PT GPE, perusahaan tersebut tidak menyediakan alat berat yang cukup. Peralatan yang masuk dalam perjanjian kerja pun banyak yang rusak.
"Artinya alat yang bisa dipakai itu sangat rendah," kata Robianto.
Permasalahan tersebut sempat dikomplain langsung ke PT GPE bahwa dalam kerja sama tidak memiliki tenaga kerja yang cukup untuk menghasilkan batu bara. Selanjutnya ketika terjadi banjir, PT GPE juga tidak memiliki pompa air yang memadai agar air cepat surut.
"Itu hal-hal penting yang saya lihat dari inputan PT DBG," jelasnya.
Bahkan, sebelum dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dirinya sudah berusaha mencari solusi dengan cara pertemuan. Mengingat kedua PT ini terikat dalam suatu kontrak kerja sama hitam di atas putih.
PT GPE sebelumnya melaporkan PT DBG ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penggelapan dengan terlapor Komisaris PT DBG Robianto Idup pada Mei 2017.
Kasus tersebut bermula dari perjanjian pekerjaan penambangan batu bara pada Juni 2011 silam. Perjanjian antara PT Dian Bara Genoyang (PT DBG) sebagai pemilik tambang atau pemberi pekerjaan kepada PT Graha Prima Energy. Selama setahun pengerjaan ternyata PT GPE tidak mencapai target yang telah disepakati.
Akibat tidak mencapai target tersebut, PT DBG mengalami kerugian dalam rentang waktu Februari hingga April 2012. Namun, dengan iktikad baik dan tetap menaruh kepercayaan kepada PT GPE, pembayaran tagihan kepada PT GPE tetap dilaksanakan dan berharap PT GPE bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai target perjanjian.
Mengingat kinerja PT GPE semakin memburuk, maka Direktur/Direksi PT DBG pimpinan Iman Setiabudi yang menjadi terdakwa meminta ke PT GPE untuk memperbaiki kinerja dan menyelesaikan perhitungan kerugian longsor namun tidak ada titik temu. Robianto Idup pun diminta direksi untuk menjembatani pertemuan antara pihak perusahaan dengan manajemen PT GPE.
Namun dalam perjalanan, Mei 2017 PT GPE yang diwakili Herman Tandrin selaku Direktur Utama melaporkan ke Polda Metro Jaya secara pidana atas kasus utang piutang dengan dugaan adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencucian uang dengan tersangka Direktur Utama PT DBG Iman Setiabudi dan Komisaris PT DBG Robianto Idup.
