Di Bawah Kepemimpinan Anies, Kebebasan Berkeyakinan Di Jakarta Sempurna

DKI Jakarta kembali menyandang predikat sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia. Jakarta mendapat Indeks Demokrasi (IDI) 2019 dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 88, 29 atau dalam kategori kinerja baik.

Angka tersebut meningkat 3,21 poin dari tahun 2018 yang sebesar 85,08. Angka ini juga sekaligus memecahkan rekor angka IDI tertinggi selama 11 tahun.

“Alhamdulillah ini, untuk kesekian kalinya Jakarta kembali dinilai sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia," ungkap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lewat akun Facebook pribadinya seperti yang dikutip redaksi, Kamis (6/8).

Anies menjelaskan, peningkatan ini didorong oleh adanya perbaikan pada aspek hak-hak politik yang meningkat dari 75,43 di tahun 2018 menjadi 83, 86 pada tahun 2019 atau naik 8,43 poin. Aspek hak politik yang dimaksud diantaranya peningkatan voters turn out pada Pemilu Legislatif 2019.

Selanjutnya capaian aspek lembaga demokrasi di tahun 2019 ini juga membaik 4,07 poin dari 87, 82 di tahun 2018 menjadi 91,89 di tahun 2019. Di antaranya perbaikan transparansi anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Bahkan aspek kebebasan berkeyakinan kita juga naik dan mendapat nilai sempurna 100," ungkap Anies.

Sekalipun capaian indeks demokrasi DKI Jakarta di tahun ini dinilai cukup tinggi, namun Anies mengatakan Jakarta masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah.

"IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi saja, namun juga dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum," jelas Orang nomornya satu Di Jakarta itu.

"Oleh karena itu, capaian ini merupakan hasil usaha kita semua di Jakarta," tutup Anies.