Pemerhati kebijakan publik, Nasrul Zaman, menkritik keras instruksi PDIP terhadap kadernya untuk ikut seleksi PKH/Net
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai telah berlaku semena-mena saat menginstruksikan kader-kadernya ikut dalam seleksi koordinator Program Keluarga Harapan (PKH). Tindakan ini menjadi contoh buruk dalam iklim berdemokrasi.
Dikatakan pemerhati kebijakan publik, Nasrul Zaman, PDIP bertindak melampaui tugas dan tujuan partai politik. Pengurus PDIP, kata Nasrul, masuk terlalu dalam ke hal-hal kecil yang berada di luar kewenangan mereka.
“Instruksi itu menunjukkan kerakusan PDIP. Mereka seperti hendak mengelola setiap bentuk anggaran rakyat,†kata Nasrul, Selasa (4/8), dilansir
Kantor Berita RMOLAceh.
Nasrul mengingatkan, PKH adalah program pemerintah. Program ini dijalankan menggunakan uang rakyat. Penerima bantuan PKH, yang berjumlah puluhan juta, adalah warga negara Indonesia. Rakyat, kata Nasrul, tidak semua memilih PDIP.
Lanjut Nasrul, PDIP seharusnya membangun dan mendorong program pemerintah impartial dari parpol. Misalnya mendorong Menteri Sosial untuk melarang anggota partai politik apapun menjadi bagian pengelola PKH di daerah. Bukan sebaliknya.
Menurut Nasrul, setiap kader PDIP yang akan mengikuti seleksi akan mendapatkan katebelece. Artinya, kata Nasrul, akan terbuka celah ketidakadilan. Karena mereka yang mendapat katebelece akan mendapatkan prioritas.
“Mengapa PDIP tidak langsung menunjuk kader mereka untuk duduk sebagai koordinator PKH? Ada atau tidak ada seleksi, hasilnya sama-sama,†kata Nasrul.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, berkilah bahwa instruksi itu adalah upaya partai yang aktif dalam bela negara, dan aktif melibatkan diri dalam kepengurusan formal kemasyarakatan.
"Hal tersebut merupakan bagian dari fungsi utama partai dan bagian dari tradisi demokrasi yang dijalankan partai," ucap Hasto.
Hasto mengatakan, bagi PDIP, yang penting adalah ketaatan pada aturan main. Surat instruksi agar partai secara aktif berpartisipasi pada proses rekrutmen jabatan publik adalah legalitas yang kuat, taat pada mekanisme, dan cara partai hormati otoritas pengambil keputusan untuk tetap berdaulat.
Hasto lantas membandingkan jumlah kader PDIP yang menduduki jabatan sebagai komisaris perusahaan milik negara lebih sedikit dibandingkan partai lain. Namun, partainya tidak menggugat otoritas menteri. Dan hal tersebut sebagai daya pemacu untuk terus tingkatkan kualitas kader.
Untuk diketahui, PDIP saat ini meupakan partai penguasa di Pemerintahan. Presiden Joko Widodo adalah petugas partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri itu.
Di parlemen, PDIP mendudukkan Puan Maharani, putri kandung Megawati, sebagai Ketua DPR. Di kabinet, PDIP juga memasukkan sejumlah menteri. Menteri Sosial, Juliari Batubara, merupakan salah satu kader PDIP.
