Presiden Joko Widodo kembali mengeluhkan serapan anggaran yang sangat minim dalam menangani pandemik Covid-19 di Indonesia/Repro
Keluhan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masih minimnya serapan anggaran penanganan Covid-19 memunculkan tanda tanya besar. Pasalnya, di tengah situasi pandemik yang mengancam kehidupan rakyat anggaran yang sudah disiapkan justru mengendap.
"Serapan anggaran yang minimalis menandakan bahwa kementerian-kementerian ragu, takut, dan malas mengeksekusi kebijakan. Tak mau ambil risiko, tak mau disalahkan. Padahal rakyat butuh makan, butuh anggaran, butuh pekerjaan. Masak iya uang di kementerian mengendap saja?" Ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (5/8).
Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia ini, jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 sangat besar namun serapannya minim, maka patut dipertanyakan kemana larinya uang tersebut.
"Atau jangan-jangan uang di kementeriannya tak ada? Karena Menteri Keuangannya (Sri Mulyani) belum cairkan anggaran untuk kementerian-kementerian," ucapnya.
Atas dasar itu, Ujang Komarudin menilai Presiden perlu lebih tegas kepada para menterinya terkait alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di tanah air. Termasuk ketika mengharuskan Presiden untuk melakukan reshuffle kabinetnya.
"Karena bagaimanapun, menteri itu bawahannya Presiden. Mengingatkan menteri yang kinerjanya buruk juga bagus. Namun lebih bagus reshuffle mereka. Menteri-menteri yang tak becus bekerja," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali mengeluhkan kinerja kementerian dan lembaga pemerintahan yang dinilai sangat lamban merealisasikan anggaran penanganan Covid-19. Terutama terkait pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan belanja pemerintah dari stimulus anggaran Covid-19 sebesar Rp 695 triliun yang disiapkan pemerintah, tapi baru Rp 141 triliun yang terserap.
"Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum (terlihat). Masih terjebak pada pekerjaan harian. Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan. Baru 20 persen, sekali lagi, baru 20 persen yang terealisasi. Masih kecil sekali," kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin lalu (3/8).
