Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin/Net
Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali dijadikan bahan survei untuk dinilai tingkat kepuasannya oleh publik.
Tepat diawal bulan Agustus ini lembaga survei Akurat Poll merilis hasil surveinya yang dilakukan pada 15-24 Juli 2020 kemarin dengan metode random sampling.
Dari 1.210 responden dengan kriteria usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, surveyor menanyakan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah yang dibagi keempat kategori, yakni terhadap Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, dan DPR.
Dari jawaban responden untuk tingkat kepuasan terhadap Jokowi, terdapat 9,2 persen responden mengaku puas. Sementara sisanya 58 persen cukup puas, 28 persen kurang puas, dan 2,4 persen tidak puas.
"Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden masih tergolong baik, yakni 67.2 persen (akumulasi puas dan cukup puas)," ujar Direktur Eksekutif Akurat Poll, Adlan Nawawi dalam pemaparannya secara virtual, Selasa (4/8).
Kemudian untuk jawaban responden terhadap Wakil Presiden Maruf Amin sebesar 47,5 persen mengaku sangat puas dan cukup puas. Tapi 46,9 Persen mengaku kurang puas dan sangat tidak puas.
Adapun jawaban untuk kinerja Kabinet Indonesia Maju, 50,2 persen responden menjawab sangat puas dan cukup puas. Sementara sisanya 39,3 persen menjawab kurang puas dan sangat tidak puas.
Untuk tingkat kepuasan responden dari kinerja Anggota DPR, tercatat sebanyak 40,2 persen respon sangat puas dan cukup puas. Sisanya, 45,9 persen responden menjawab kurang puas dan sangat tidak puas.
Meski hasil survei terhadap pemerintah cendrung positif, namun Akurat Poll menemukan jawaban yang bertolak belakang dari responden terkait permasalah pokok yang dialami masyarakat saat ini. Di mana hasilnya, 68,5 persen responden mengeluhkan 5 persoalan pokok yang terkait bidang perekonomian.
Jika dirinci dari total tersebut, 5 persoalan pokok itu antara lain dilontarkan 19,3 persen responden khusus terkait kondisi ekonomi yang makin suram. Kemudian sisanya ada 19,2 persen yang mengeluh susah mencari kerja, 12,3 persen mengeluh harga kebutuhan pokok mahal, 9,1 persen tmengeluh kondisi jalan yang rusak, dan 8,6 persen mengeluh kemiskinan.
"Masalah utama nasional ini. Tidak mengukur kepuasaan, hanya sebagai concern mereka," demikian Adlan Nawawi menambahkan.
