Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi/Net
Kepala Pemerintahan Myanmar, Aung San Suu Kyi telah mengumumkan niatnya secara resmi untuk kembali mencalonkan diri sebagai Penasihat Negara periode kedua.
Pengumuman tersebut ia sampaikan kepada sekitar 50 pendukungnya di pinggiran mantan ibukota Yangon pada Selasa (4/8).
Dari laporan Reuters, beberapa pendukungnya tampak mengenakan masker berwarna merah sebagai bentuk dukungan untuk Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang digawangi Suu Kyi.
"Bunda Suu, sehatlah," seru mereka.
Rencananya, pemilihan umum di Myanmar akan dilakukan pada November 2020. NLD akan menghadapi lawan utamanya, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didominasi oleh militer dan pensiunan pegawai negeri.
Setelah puluhan tahun dikuasai oleh junta militer, reformasi demokrasi Myanmar masih cukup rapuh. Sosok Suu Kyi yang telah mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian seakan menjadi angin segar.
Suu Kyi mengambil alih pemerintahan pada 2016, setelah pemilihan umum yang gagal. Namun, ia terpaksa berbagi kekuasaan dengan para jenderal. Hal itu kemudian yang membuat reputasinya dipertanyakan.
Pasalnya, ia dianggap telah diam dan mendukung kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. Beberapa bahkan menyebut aksi tersebut sebagai tindakan genosida.
Sejak 2017, kekerasan militer di Rakhine membuat lebih dari 730 ribu Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh. Di sana mereka membentuk kamp-kamp pengungsi yang tidak layak huni.
Di hadapan dunia internasional, pada Januari, Suu Kyi mengakui adanya kejahatan perang yang dilakukan terhadap Rohingya, namun ia membantah jika terjadi genosida. Ia mengatakan para pengungsi telah melebih-lebihkan pelanggaran yang dilakukan militer.
Meski citra di dalam negerinya baik, reputasi Suu Kyi di mata dunia semakin merosot.
