Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang resmi dideklarasikan, Minggu kemarin (2/8), didukung oleh Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf.
Koalisi yang dibentuk bersama banyak tokoh nasional itu, menurutnya, merepresentasikan semua kelompok-kelompok aksi yang sudah sampai pada satu titik pemahaman tentang arah negara harus diluruskan.
"Negara harus diselamatkan segera. Koalisi juga menunjukkan bahwa gerakan moral ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, lintas agama, suku, etnis, profesi dan status sosial," ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/8).
Aktivis Bandung Initiative tersebut menjelaskan, aksi-aksi dari kalangan masyarakat menjadi satu kebutuhan untuk kondisi yang terjadi saat ini. Sebab, selama dua periode pemerintahan Jokowi berkuasa tidak menunjukkan hasil seperti yang dijanjikan saat kampanye Pilpres.
"Ekonomi stagnan di pertumbuhan 5 persen, dan pengganguran terus bertambah. Bukan itu saja, amanat reformasi yaitu untuk memberantas KKN tidak dijalankan secara menyeluruh dan tuntas. Korupsi masih banyak terjadi, bahkan nepotisme di pilkada dan pemilu sangat kental," ungkapnya.
Selain itu, Gde Siriana juga melihat sikap represi pemerintah terhadap hak-hak konstitusional rakyat, beberapa bentuknya adalah soal kebebsan berpendapat dan juga hak keterlibatan dalam penyusanan regulasi.
"Penangkapan dan kriminalisasi kerap terjadi untuk membungkam protes rakyat. Yang terakhir adalah persoalan Omnibus Law, UU Minerba dan UU No.2 tahun 2020 yang tidak sesuai dengan konstitusi sehingga ditentang banyak elemen masyarakat," katanya.
Selama ini, lanjut Gde Siriana, protes dan kritik yang sudah banyak disampaikan rakyat kepada pemerintah maupun DPR tidak menghasilkan perubahan alias nol besar. Padahal seharusnya, apa yang dikerjakan pemerintah mesti berjalan di rel yang sesuai amanat proklamasi & UUD 1945.
Tapi jika memperhatikan
grand coalition di pemerintahan Jokowi sekarang ini, Gde Siriana menilai DPR sebagai wakil rakyat kehilangan fungsi kontrolnya. Justru DPR lebih berperan sebagai pengikut kepentingan pemerintah, yang erbukti dengan lolosnya beberapa UU yang tidak pro rakyat, seperti UU KPK dan UU Corona.
"Singkatnya, aksi-aksi akan terus diperlukan ketika negara sudah menyimpang jauh dari cita-cita konstitusi. Ini adalah hal yang kerap terjadi di setiap rezim," ucapnya.
"Pemerintahan SBY pun pernah menghadapi berbagai aksi yang memprotes kebijakannya. Tentu yang dimaksud di sini adalah aksi damai, aksi moral," demikian Gde Siriana Yusuf menambahkan.
