Berita

Jaya Suprana/Net

Jaya Suprana

Menerawang Oligarki

SENIN, 03 AGUSTUS 2020 | 08:24 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

ISTILAH sosio-politik yang  popular pasca Orde Baru adalah demokrasi. Setelah lebih dari 20 tahun Orde Reformasi, terminologi yang lebih sering dipergunjingkan ketimbang demokrasi adalah oligarki.

Makna

Apa sebenarnya yang disebut sebagai oligarki itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia makna oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.


Situs Life Science memaknai oligarki sebagai a government in which control is exercised by a small group of individuals whose authority generally is based on wealth or power.

Sementara Ensiklopedia Britannica tendensius langsung tega kejam memaknakan oligarki ke arah negatif: government by the few, especially despotic power exercised by a small and privileged group for corrupt or selfish purposes.

Mahaguru Indonesianis, Northwestern University, Jefrey A. Winters memilah oligarki menjadi dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki mempunyai suatu dasar kekuasaan serta kekayaan material yang sangat sulit untuk dipecah dan juga diseimbangkan.

Sedangkan dimensi kedua menjelaskan bahwa oligarki mempunyai suatu jangkauan kekuasaan yang cukup luas dan sistemik, meskipun mempunyai status minoritas di dalam sebuah komunitas.

Bagi Thomas Aquinas istilah oligarki merupakan kekuasaan yang berada di tangan kelompok kecil yang sedemikian berkuasa sehingga mampu menindas rakyat melalui tekanan duwit = ekonomi dan senjata = militer.

Lazimnya pelaku oligarki adalah mereka yang memiliki harta kekayaan yang melimpah maka mampu membeli kekuasaan.

Berdasar kajian kapitalisme, Karl Marx and Friedrich Engels meyakini bahwa kaum kapitalis harus menguasai penguasa dengan diktum keyakinan bahwa “the state is the executive committee of the exploiting class”.

Demokrasi

Meski lazimnya tidak diakui oleh negara yang mengaku dirinya demokratis namun oligarki lanjut merajalelakan dirinya di berbagai negara.

Misalnya pada hakikatnya oligarki hadir pada pemerintah Russia setelah musnahnya Uni Sowyet dan Republik Rakyat China setelah diam-diam merangkul kapitalisme sejak akhir tahun 70an abad XX.

Meski pasti ditentang oleh Donald Trump, namun sebenarnya Amerika Serikat adalah sebuah negara oligarkis atau bahkan plutokratis akibat kesenjangan antara mereka yang kaya dengan yang miskin sedemikian lebar sehingga memungkinkan kaum elit ekonomi dan korporasi mendikte opini publik untuk kepentingan minoritas dengan kerap kali tak segan mengkhianati kepentingan kaum mayoritas yang tidak kaya.

De facto para keluarga mahakarya seperti Kennedy, Bush, Roosevelt, Rockefeller, Vanderbilt, Hearst, Trump adalah para raja kerajaan Amerika Serikat. Meski ada juga yang mampu tetapi tidak mau ikut terjun langsung ke gelanggang perebutan politik kekuasaan.

Kekuasaan

De jure kepemerintahan dengan de facto oligarki dikuasai oleh sekelompok kecil insan yang berkuasa dan berpengaruh yang lazimnya memiliki kepentingan yang sama dan/atau keluarga yang sama.

Minoritas berkuasa ini sangat berpengaruh menentukan calon penguasa yang dapat diandalkan mampu mengamankan kepentingan minoritas tersebut.

Pada hakikatnya oligarki memang beda dari demokrasi sejati sebab hanya sedikit warga yang diberi hak dan kesempatan untuk menentukan kebijakan negara. Oligarki tidak harus monarki atau otoriter.

Oligarki tidak memiliki hanya satu namun malah beberapa majikan  yang menguasai nakhoda mengemudikan arah gerak suatu negara.

Indonesia

Bagaimana dengan Indonesia? Mohon dimaafkan bahwa saya terlalu awam ilmu politik dan sistem kepemerintahan sehingga sama sekali tidak memiliki kompetensi apalagi wewenang untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Bagi yang berminat atas jawaban yang tepat dan benar, silakan bertanya kepada para beliau yang dianggap sebagai para ahli dan/atau pakar yang benar-benar menguasai ilmu politik kekuasaan dan sistem kepemerintahan.

Bagi yang tidak berminat silakan berhenti membaca naskah sampai di sini saja agar bisa melakukan pekerjaan lain yang lebih bermanfaat bagi negara, bangsa dan rakyat. Merdeka!
Penulis adalah pembelajar istilah-istilah politik kekuasaan

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya