Mantan Komisioner KPU RI pada Pemilu 1999, Edwin Soekawati (kemeja biru)/RMOL
Indonesia mulai terperosok sejak diubahnya Undang Undang Dasar 1945 karena adanya demokrasi ekonomi yang dikuasai oleh para taipan.
Demikian disampaikan mantan Komisioner KPU RI pada Pemilu 1999, Edwin Soekawati di acara perkenalan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (2/8).
Dari berbagai permasalahan yang ada, dijelaskan Edwin, Indonesia mulai terperosok sejak diubahnya UUD 1945.
"Karena apa? Disitu yang namanya partai politik masuk dalam UUD. Ternyata dalam demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, demokrasi politik bisa clear karena formal, tetapi demokrasi politik itu berhadapan dengan demokrasi ekonomi yang sudah terbentuk sejak era Orde Baru, yaitu taipan-taipan keturunan dan Taipan-taipan sawo matang, ini sudah kebentuk," ujar Edwin Soekawati, Minggu (2/8).
Demokrasi ekonomi tersebut tambah Edwin yang saat ini mengatur kerja demokrasi politik. Artinya, eksistensi partai politik sesuai dengan keinginan penguasa ekonomi dengan membayar partai politik.
"Jadinya kekunci, kita gak punya GBHN, kita hanya ikutin. Contoh UU Omnibus Law dan lain sebagainya. Itu adalah bagian kolaborasi dari demokrasi politik dan demokrasi ekonomi," kata Edwin.
Dengan demikian kata Edwin, cara untuk menyelamatkan Indonesia saat ini ialah dengan kembali kepada UUD 1945 yang asli.
Menurut Edwin, seluruh masyarakat harus menseleksi calon pemimpin baik para wakil rakyat, kepala daerah bahkan Presidennya.
Jika tidak melakukan seleksi secara ketat, maka bukan tidak mungkin para taipan dan kartel akan tetap dapat membeli para elite di berbagai level kepemimpinan.
"Sekarang ini yang nguasai yang kartel-kartel itu, taipan-taipan, dia bayar, di dapil ini dia bayar saya ada buktinya, dapil ini dia bayar, menteri itu dia bayar ini, bahkan presidennya juga. Kembali pada UUD 1945 kemudian kita benahi negara ini," pungkasnya.
