Berita

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo/Net

Dunia

AS Kutuk Penundaan Pemilu Hong Kong Hingga Satu Tahun, Khawatir Warga Tak Akan Bisa Memilih Lagi

MINGGU, 02 AGUSTUS 2020 | 15:25 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) mengkritik keputusan pemerintah Hong Kong untuk menunda pemilihan legislatif yang seharusnya terjadi pada September 2020. Washington bahkan mempertanyakan apakah warga Hong Kong bisa memberikan suaranya lagi.

Kritikan sendiri disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dalam pernyataan tertulisnya yang dirilis di laman resmi Departemen Luar Negeri, melansir Sputnik, Minggu (2/8).

"Amerika Serikat mengutuk keputusan pemerintah Hong Kong untuk menunda pemilihan Dewan Legislatif hingga satu tahun mendatang yang semula dijadwalkan pada 6 September," tulis Pompeo.

"Tidak ada alasan yang sah untuk penundaan yang begitu lama. Karena itu, kemungkinan Hong Kong tidak akan pernah lagi dapat memilih, untuk apapun atau siapapun," sambungnya.

Lebih lanjut, Pompeo mendesak pihak berwenang di Hong Kong untuk mempertimbangkan kembali penundaan pemilihan yang berisiko akan menggugurkan status otonomi khusus kota tersebut.

"Kami mendesak otoritas Hong Kong untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Pemilihan harus diadakan sedekat mungkin dengan tanggal 6 September dan dengan cara yang mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat Hong Kong," tegas Pompeo.

"Jika tidak, maka disayangkan Hong Kong akan melanjutkan perjalanannya menjadi hanya kota yang dikelola komunis China," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengumumkan telah menunda pemilihan legislatif dari 6 September 2020 menjadi 5 September 2021, mengingat situasi wabah Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan.

Ia menjelaskan, penundaan yang lama diambil karena memerlukan persiapan yang matang setelah kota tersebut dihantam Covid-19.

Selain itu, Lam mengatakan, badan tertinggi parlemen China, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional akan memperpanjang mandat para anggota parlemen Hong Kong saat ini yang akan berakhir pada 30 September.

Penundaan yang lama tersebut muncul di tengah kekhawatiran akan hilangnya kebebasan Hong Kong setelah China memberlakukan UU keamanan nasional.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

2.700 Calon Jemaah Haji Jember Mulai Berangkat 20 Mei 2024

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:49

Bertahun Tertunda, Starliner Boeing Akhirnya Siap Untuk Misi Awak Pertama

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:39

Pidato di OECD, Airlangga: Indonesia Punya Leadership di ASEAN dan G20

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:27

Jokowi: Pabrik Baterai Listrik Pertama di RI akan Beroperasi Bulan Depan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:09

Keputusan PDIP Koalisi atau Oposisi Tergantung Megawati

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:49

Sri Mulyani Jamin Sistem Keuangan Indonesia Tetap Stabil di Tengah Konflik Geopolitik Global

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:40

PKB Lagi Proses Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:26

Menko Airlangga Bahas 3 Isu saat Wakili Indonesia Bicara di OECD

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:11

LPS: Orang yang Punya Tabungan di Atas Rp5 Miliar Meningkat 9,14 Persen pada Maret 2024

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:58

PKS Sulit Gabung Prabowo-Gibran kalau Ngarep Kursi Menteri

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:51

Selengkapnya