Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Nasib TikTok Di AS Semakin Jelas Trump Akan Segera Singkirkan Mereka Dari Negeri Paman Sam

SABTU, 01 AGUSTUS 2020 | 15:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Nampaknya apa yang ditakutkan TikTok akan menjadi kenyataan. Presiden AS Donald Trump pada Jumat (31/7) mengatakan bahwa dirinya dapat mengambil tindakan, secepatnya pada hari Sabtu ini (1/8), untuk menghentikan pengoperasian aplikasi berbagi video asal China yang populer di AS itu.

Trump akan melarang apa saja yang terkait dengan aplikasi TikTok. Dia mengatakan kemungkinan akan menggunakan perintah eksekutif untuk melarang aplikasi itu.

"Sejauh menyangkut TikTok, kami melarang mereka beroperasi di Amerika Serikat," katanya kepada wartawan yang mendampinginya di Florida, seperti dikutip dari VOA, Sabtu (1/8).


Trump tidak mendukung kesepakatan yang akan memungkinkan perusahaan AS untuk membeli operasi TikTok di Amerika.

TikTok sangat populer di AS dan di seluruh dunia. Aplikasi ini telah diunduh 2 miliar kali di seluruh dunia, dan 165 juta dari unduhan itu ada di AS.

Aplikasi ini tidak hanya menampilkan video hiburan, tetapi juga debat dan mengambil posisi pada masalah politik, seperti keadilan rasial dan pemilihan presiden AS mendatang.

Para pejabat AS khawatir bahwa TikTok dapat menimbulkan ancaman keamanan, takut bahwa perusahaan tersebut akan membagikan data penggunanya kepada pemerintah China. Namun, perusahaan induk TikTok, ByteDance, mengatakan pihaknya tidak membagikan data pengguna dengan pemerintah China dan menyatakan bahwa mereka hanya menyimpan data pengguna AS di Amerika dan Singapura.

TikTok juga baru-baru ini memilih mantan eksekutif Disney Kevin Mayer sebagai kepala eksekutif dalam suatu langkah yang dilihat sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari Beijing.

Menteri Keuangan Steve Mnuchin awal pekan ini mengatakan bahwa Komite Investasi Asing pemerintah AS di Amerika Serikat (CFIUS) sebuah kelompok antar badan yang dipimpin oleh Departemen Keuangan, akan memeriksa TikTok.

Tugas CFIUS adalah untuk mengawasi investasi asing dan menilai mereka terkait risiko keamanan nasional potensial. Badan ini dapat memaksa perusahaan untuk membatalkan kesepakatan atau mengambil langkah-langkah lain yang dianggap perlu untuk keamanan nasional. 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya