Pemerintah Perlu Tinjau Kurikulum Pendidikan Di Hong Kong Untuk Singkirkan ‘Apel Busuk’

Otoritas pendidikan Hong Kong akan mengkaji ulang kurikulum pembelajaran untuk semua sekolah di Hong Kong. Sekolah harus memiliki tanggung jawab untuk memperkuat semangat identitas nasional para siswa, sesuai dengan pernyataan Kepala keamanan Hong Kong John Lee Ka-chiu.

Dalam sebuah wawancara dengan media Beijing, Ta Kung Pao, yang diterbitkan pada Kamis, Lee menyerukan agar diterapkan manajemen pendidikan yang lebih ketat untuk menyingkirkan semua hal yang membawa ‘pengaruh buruk’ yang disebutnya sebagai  ‘apple busuk’. 

Lee menekankan bahwa sekolah bukan untuk berpolitik. Seorang guru yang profesional tidak akan mempengaruhi pikiran anak didiknya. Seseorang yang buruk akan membawa pengaruh buruk bagi yang lainnya. Bagi Lee, itu semua sebagian karena kegagalan pemerintah memberlakukan UU Keamanan Nasional.

"Banyak dari mereka di sektor ini berkomitmen pada pendidikan," kata Lee, ikutip dari SCMP. Jumat (31/7).

"Tapi ada beberapa orang yang membawa pengaruh buruk, mereka adalah ‘apel busuk’. Sebagian kecil dari mereka menyalahgunakan profesi. Oleh karena itu, kita perlu memulai peningkatan manajemen sekolah, dan manajemen pegawai," lanjut Lee.

Pihak berwenang yang menangani pendidikan menerima 222 komplain terkait penyalahgunaan profesi guru dalam insiden sosial antara Juni 2019 dan Juni 2020. Di antara 180 penyelidikan yang telah selesai, 26 guru telah ditegur atau menerima surat peringatan.

Pada akhir bulan lalu, sebanyak 3.725 orang dari 9.216 orang yang ditangkap dalam unjuk rasa anti pemerintah adalah pelajar. Sebanyak 45 persen dari mereka masih duduk di bangku sekolah menengah.

"Saat satu pelajar melakukan kejahatan, itu akan berdampak kepada seluruh keluarganya," kata Lee. "Sekarang kita punya UU Keamanan Nasional, seluruh pemerintah bisa mengambil langkah untuk supervisi, mengatur, mengurus, dan mempromosikan (pendidikan keamanan nasional)."

Lee juga merupakan anggota Komite Pengawal Keamanan Nasional, sebuah badan yang dibentuk berdasarkan UU Keamanan Nasional, yang mana Pasal 10 mewajibkan pemerintah Hong Kong untuk "mengkampanyekan pendidikan keamanan nasional di sekolah dan kampus."