Penangkapan Djoko Tjandra Bukti Isu Faksionalisasi Di Tubuh Polri Terbantahkan

Keberhasilan Polri menangkap pelarian terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra membantah isu faksionalisasi di tubuh Korps Bhayangkara.

Pada dasarnya, komunikolog Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menyebut keberadaan faksi dalam suatu organisasi sosial adalah hal yang tak terbantahkan. Namun dalam konteks penegakan hukum Djoko Tjandra, hal itu tak terjadi.

"Faksi atau in group dan out group dalam tinjauan sosiologi adalah hal yang tak terbantahkan di organisasi sosial. Hal itu terbentuk berdasarkan kinerja, prestasi, dan kedekatan. Dalam konteks penegakan hukum saya kira mereka harus menyatu mengabaikan ciri-ciri in group out group," jelas Emrus kepada wartawan, Jumat (31/7).

Sebagai lembaga hukum yang mengedepanan profesional, modern, dan terbuka (Promoter), sudah seharusnya faksi dikesampingkan demi berjalannya penegakan hukum di Indonesia.

"Kepolisian adalah lembaga yang eksis di Undang Undang Dasar. Artinya lembaga ini tidak bisa dibubarkan meski presiden berganti. Oleh karena itu, marwah lembaga kepolisian harus kita jaga. Seluruh anggota Polri dari tingkat terendah hingga teratas harus mengesampingkan kelompok in group atau out group," jelasnya.

Emrus berpandangan, penangkapan Djoko Tjandra yang dilakukan di Malaysia tidak terlepas dari sinergitas Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam melacak keberadaan buronan Kejaksaan Agung tersebut. Dalam proses memburu pelarian terpidana, jelasnya, Polri jelas menggunakan beragam informasi dari berbagai pihak termasuk informasi intelijen.

"Telah terjadi suatu kerja sama yang baik antara Polri dan intelijen. Polri berhasil menyimpan dan mengolah informasi yang bersifat rahasia itu sehingga bisa menangkap Djoko Tjandra," tandasnya.