Berita

Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin/Net

Dunia

UMNO Tolak Gabung Koalisi Perikatan Nasional Milik PM Muhyiddin Yassin

KAMIS, 30 JULI 2020 | 17:05 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

United Malays National Organisation (UMNO) mendeklarasikan diri untuk tidak bergabung dengan koalisi Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin.

Alih-alih, UMNO akan fokus pada penguatan aliansi Mufakat Nasional (MN) bersama dengan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dan partai-partai lain dalam koalisi Barisan Nasional (BN).

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua UMNO, Ahmad Zahid Hamidi dalam unggahan Facebook pada Kamis (30/7).


"Dukungan untuk pemerintah PN hanya didasarkan pada dukungan dari UMNO dan Anggota Parlemen BN, serta anggota majelis negara dalam membentuk pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian tertentu," ujar Ahmad Zahid seperti dilansir CNA.

Meski begitu, Ahmad Zahid mengungkap, Muhyiddin sudah melakukan pertemuan dengan anggota parlemen BN pada Rabu (29/7) dan menyatakan keinginan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) untuk bergabung dengan MN.

"Keinginan Bersatu akan dibahas dengan PAS secara rinci," tegasnya.

"Saya akan menyerahkannya ke komite utama untuk mempertimbangkan keinginan Bersatu, jika mungkin untuk lebih memperkuat MN untuk kepentingan negara dan rakyat," sambungnya.

MN adalah aliansi yang diresmikan oleh UMNO dan PAS yang merupakan mantan rival politik saat pemilihan umum. Keduanya bersatu setelah koalisi BN yang dipimpin UMNO gagal memenangkan pemilu pada 2018.

Muhyiddin sendiri adalah mantan anggota UMNO bersama dengan Mahathir Mohammad. Namun keduanya membentuk Bersatu yang saat ini terpecah menjadi dua faksi, yaitu pendukung Muhyiddin dan Mahathir.

Bagi Muhyiddin, ia adalah presiden Bersatu. Ia sudah mengeluarkan partainya dari koalisi Pakatan Harapan (PH) yang memenangkan pemilu 2018 yang memicu keruntuhan PH saat ini.

Setelah itu, ia bergabung kembali dengan partai-partai komponen seprtti UMNO, PAS dan BN untuk memimpin pemerintahan PN yang masih belum jelas.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya