Berita

Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin/Net

Dunia

UMNO Tolak Gabung Koalisi Perikatan Nasional Milik PM Muhyiddin Yassin

KAMIS, 30 JULI 2020 | 17:05 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

United Malays National Organisation (UMNO) mendeklarasikan diri untuk tidak bergabung dengan koalisi Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin.

Alih-alih, UMNO akan fokus pada penguatan aliansi Mufakat Nasional (MN) bersama dengan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dan partai-partai lain dalam koalisi Barisan Nasional (BN).

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua UMNO, Ahmad Zahid Hamidi dalam unggahan Facebook pada Kamis (30/7).


"Dukungan untuk pemerintah PN hanya didasarkan pada dukungan dari UMNO dan Anggota Parlemen BN, serta anggota majelis negara dalam membentuk pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian tertentu," ujar Ahmad Zahid seperti dilansir CNA.

Meski begitu, Ahmad Zahid mengungkap, Muhyiddin sudah melakukan pertemuan dengan anggota parlemen BN pada Rabu (29/7) dan menyatakan keinginan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) untuk bergabung dengan MN.

"Keinginan Bersatu akan dibahas dengan PAS secara rinci," tegasnya.

"Saya akan menyerahkannya ke komite utama untuk mempertimbangkan keinginan Bersatu, jika mungkin untuk lebih memperkuat MN untuk kepentingan negara dan rakyat," sambungnya.

MN adalah aliansi yang diresmikan oleh UMNO dan PAS yang merupakan mantan rival politik saat pemilihan umum. Keduanya bersatu setelah koalisi BN yang dipimpin UMNO gagal memenangkan pemilu pada 2018.

Muhyiddin sendiri adalah mantan anggota UMNO bersama dengan Mahathir Mohammad. Namun keduanya membentuk Bersatu yang saat ini terpecah menjadi dua faksi, yaitu pendukung Muhyiddin dan Mahathir.

Bagi Muhyiddin, ia adalah presiden Bersatu. Ia sudah mengeluarkan partainya dari koalisi Pakatan Harapan (PH) yang memenangkan pemilu 2018 yang memicu keruntuhan PH saat ini.

Setelah itu, ia bergabung kembali dengan partai-partai komponen seprtti UMNO, PAS dan BN untuk memimpin pemerintahan PN yang masih belum jelas.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya