Berita

Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin/Net

Dunia

UMNO Tolak Gabung Koalisi Perikatan Nasional Milik PM Muhyiddin Yassin

KAMIS, 30 JULI 2020 | 17:05 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

United Malays National Organisation (UMNO) mendeklarasikan diri untuk tidak bergabung dengan koalisi Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin.

Alih-alih, UMNO akan fokus pada penguatan aliansi Mufakat Nasional (MN) bersama dengan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dan partai-partai lain dalam koalisi Barisan Nasional (BN).

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua UMNO, Ahmad Zahid Hamidi dalam unggahan Facebook pada Kamis (30/7).


"Dukungan untuk pemerintah PN hanya didasarkan pada dukungan dari UMNO dan Anggota Parlemen BN, serta anggota majelis negara dalam membentuk pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian tertentu," ujar Ahmad Zahid seperti dilansir CNA.

Meski begitu, Ahmad Zahid mengungkap, Muhyiddin sudah melakukan pertemuan dengan anggota parlemen BN pada Rabu (29/7) dan menyatakan keinginan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) untuk bergabung dengan MN.

"Keinginan Bersatu akan dibahas dengan PAS secara rinci," tegasnya.

"Saya akan menyerahkannya ke komite utama untuk mempertimbangkan keinginan Bersatu, jika mungkin untuk lebih memperkuat MN untuk kepentingan negara dan rakyat," sambungnya.

MN adalah aliansi yang diresmikan oleh UMNO dan PAS yang merupakan mantan rival politik saat pemilihan umum. Keduanya bersatu setelah koalisi BN yang dipimpin UMNO gagal memenangkan pemilu pada 2018.

Muhyiddin sendiri adalah mantan anggota UMNO bersama dengan Mahathir Mohammad. Namun keduanya membentuk Bersatu yang saat ini terpecah menjadi dua faksi, yaitu pendukung Muhyiddin dan Mahathir.

Bagi Muhyiddin, ia adalah presiden Bersatu. Ia sudah mengeluarkan partainya dari koalisi Pakatan Harapan (PH) yang memenangkan pemilu 2018 yang memicu keruntuhan PH saat ini.

Setelah itu, ia bergabung kembali dengan partai-partai komponen seprtti UMNO, PAS dan BN untuk memimpin pemerintahan PN yang masih belum jelas.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya