Berita

Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin/Net

Dunia

UMNO Tolak Gabung Koalisi Perikatan Nasional Milik PM Muhyiddin Yassin

KAMIS, 30 JULI 2020 | 17:05 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

United Malays National Organisation (UMNO) mendeklarasikan diri untuk tidak bergabung dengan koalisi Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin.

Alih-alih, UMNO akan fokus pada penguatan aliansi Mufakat Nasional (MN) bersama dengan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dan partai-partai lain dalam koalisi Barisan Nasional (BN).

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua UMNO, Ahmad Zahid Hamidi dalam unggahan Facebook pada Kamis (30/7).


"Dukungan untuk pemerintah PN hanya didasarkan pada dukungan dari UMNO dan Anggota Parlemen BN, serta anggota majelis negara dalam membentuk pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian tertentu," ujar Ahmad Zahid seperti dilansir CNA.

Meski begitu, Ahmad Zahid mengungkap, Muhyiddin sudah melakukan pertemuan dengan anggota parlemen BN pada Rabu (29/7) dan menyatakan keinginan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) untuk bergabung dengan MN.

"Keinginan Bersatu akan dibahas dengan PAS secara rinci," tegasnya.

"Saya akan menyerahkannya ke komite utama untuk mempertimbangkan keinginan Bersatu, jika mungkin untuk lebih memperkuat MN untuk kepentingan negara dan rakyat," sambungnya.

MN adalah aliansi yang diresmikan oleh UMNO dan PAS yang merupakan mantan rival politik saat pemilihan umum. Keduanya bersatu setelah koalisi BN yang dipimpin UMNO gagal memenangkan pemilu pada 2018.

Muhyiddin sendiri adalah mantan anggota UMNO bersama dengan Mahathir Mohammad. Namun keduanya membentuk Bersatu yang saat ini terpecah menjadi dua faksi, yaitu pendukung Muhyiddin dan Mahathir.

Bagi Muhyiddin, ia adalah presiden Bersatu. Ia sudah mengeluarkan partainya dari koalisi Pakatan Harapan (PH) yang memenangkan pemilu 2018 yang memicu keruntuhan PH saat ini.

Setelah itu, ia bergabung kembali dengan partai-partai komponen seprtti UMNO, PAS dan BN untuk memimpin pemerintahan PN yang masih belum jelas.

Populer

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Polres Tangsel Diduga Gelapkan Barbuk Sabu 20 Kg

Minggu, 21 Desember 2025 | 02:07

Pemberhentian Ijeck Demi Amankan Bobby Nasution

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:42

Indonesia, Negeri Dalam Nalar Korupsi

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:05

GAMKI Dukung Toba Pulp Lestari Ditutup

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:00

Bergelantungan Demi Listrik Nyala

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:45

Komisi Percepatan Reformasi Polri Usul Polwan Dikasih Jabatan Strategis

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:19

Putin Tak Serang Negara Lain Asal Rusia Dihormati

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:05

Ditemani Kepala BIN, Presiden Prabowo Pastikan Percepatan Pemulihan Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:38

Pemecatan Ijeck Pesanan Jokowi

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:21

Kartel, Babat Saja

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya