Berita

Kepala eksekutif TikTok Kevin Mayer/Net

Dunia

Proses Peninjauan Keamanan Hampir Rampung AS Segera Tentukan Nasib TikTok

KAMIS, 30 JULI 2020 | 09:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan proses peninjauan keamanan nasional pemerintah AS dari aplikasi media sosial TikTok hampir selesai dan akan memberikan rekomendasi kepada Gedung Putih minggu ini.

Mnuchin mengatakan kepada wartawan bahwa tinjauan tersebut dilakukan oleh Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS), yang berhubungan dengan perusahaan dan akuisisi yang mempengaruhi keamanan nasional.

“TikTok sedang dalam peninjauan CFIUS dan kami akan membuat rekomendasi kepada presiden minggu ini. Kami punya banyak alternatif,” kata Mnuchin, seperti dikutip dari AFP, Rabu (29/7).


 Berita itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran yang disuarakan oleh para pejabat AS dan anggota parlemen tentang hubungan TikTok dengan China dan potensi penggunaannya untuk spionase, sebuah tuduhan yang secara konsisten ditolak oleh perusahaan.

TikTok sebelumnya menyerang balik pada apa yang disebutnya ‘serangan fitnah’ oleh Facebook dan platform lainnya yang mencari perhatian dengan menuding aplikasinya terkoneksi dengan China.

Kepala eksekutif TikTok Kevin Mayer mengatakan serangan itu disamarkan sebagai patriotisme dan dirancang untuk mengakhiri kehadiran mereka di AS.

TikTok telah memiliki lebih dari satu milyar pengguna di seluruh dunia, secara konsisten menyangkal tudingan yang mengaitkan perusahaan mereka dengan pemerintah China. Sementara para kritikus memperingatkan potensi risiko keamanan karena perusahaan induknya ByteDance berbasis di China.

“Kami tidak berpolitik, kami tidak menerima iklan politik dan tidak memiliki agenda, satu-satunya tujuan kami adalah tetap menjadi platform yang dinamis  untuk dinikmati semua orang,” kata Mayer.

“TikTok telah menjadi target terbaru, tetapi kita bukan musuh.”

Mayer mengatakan TikTok telah menetapkan kebijakan transparansi  dengan mengungkapkan lebih banyak tentang algoritma internal mereka kepada pihak regulator.

“Kami percaya semua perusahaan harus mengungkapkan algoritme, kebijakan moderasi, dan aliran data mereka ke regulator,” katanya.

Beberapa anggota parlemen AS telah menyerukan larangan TikTok dan satu RUU yang tertunda akan membuat aplikasi itu menjadi illegal untuk digunakan karyawan federal.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya