Berita

Kepala eksekutif TikTok Kevin Mayer/Net

Dunia

Proses Peninjauan Keamanan Hampir Rampung AS Segera Tentukan Nasib TikTok

KAMIS, 30 JULI 2020 | 09:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan proses peninjauan keamanan nasional pemerintah AS dari aplikasi media sosial TikTok hampir selesai dan akan memberikan rekomendasi kepada Gedung Putih minggu ini.

Mnuchin mengatakan kepada wartawan bahwa tinjauan tersebut dilakukan oleh Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS), yang berhubungan dengan perusahaan dan akuisisi yang mempengaruhi keamanan nasional.

“TikTok sedang dalam peninjauan CFIUS dan kami akan membuat rekomendasi kepada presiden minggu ini. Kami punya banyak alternatif,” kata Mnuchin, seperti dikutip dari AFP, Rabu (29/7).

 Berita itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran yang disuarakan oleh para pejabat AS dan anggota parlemen tentang hubungan TikTok dengan China dan potensi penggunaannya untuk spionase, sebuah tuduhan yang secara konsisten ditolak oleh perusahaan.

TikTok sebelumnya menyerang balik pada apa yang disebutnya ‘serangan fitnah’ oleh Facebook dan platform lainnya yang mencari perhatian dengan menuding aplikasinya terkoneksi dengan China.

Kepala eksekutif TikTok Kevin Mayer mengatakan serangan itu disamarkan sebagai patriotisme dan dirancang untuk mengakhiri kehadiran mereka di AS.

TikTok telah memiliki lebih dari satu milyar pengguna di seluruh dunia, secara konsisten menyangkal tudingan yang mengaitkan perusahaan mereka dengan pemerintah China. Sementara para kritikus memperingatkan potensi risiko keamanan karena perusahaan induknya ByteDance berbasis di China.

“Kami tidak berpolitik, kami tidak menerima iklan politik dan tidak memiliki agenda, satu-satunya tujuan kami adalah tetap menjadi platform yang dinamis  untuk dinikmati semua orang,” kata Mayer.

“TikTok telah menjadi target terbaru, tetapi kita bukan musuh.”

Mayer mengatakan TikTok telah menetapkan kebijakan transparansi  dengan mengungkapkan lebih banyak tentang algoritma internal mereka kepada pihak regulator.

“Kami percaya semua perusahaan harus mengungkapkan algoritme, kebijakan moderasi, dan aliran data mereka ke regulator,” katanya.

Beberapa anggota parlemen AS telah menyerukan larangan TikTok dan satu RUU yang tertunda akan membuat aplikasi itu menjadi illegal untuk digunakan karyawan federal.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Tim 7 Jokowi Sedekah 1.000 Susu dan Makan Gratis

Selasa, 30 April 2024 | 20:00

Jajaki Alutsista Canggih, KSAL Kunjungi Industri Pertahanan China

Selasa, 30 April 2024 | 19:53

Fahri Minta Pembawa Nama Umat yang Tolak 02 Segera Introspeksi

Selasa, 30 April 2024 | 19:45

Kemhan RI akan Serap Teknologi dari India

Selasa, 30 April 2024 | 19:31

Mantan Gubernur BI Apresiasi Program Makan Siang Gratis

Selasa, 30 April 2024 | 19:22

Anies Bantah Bakal Bikin Parpol

Selasa, 30 April 2024 | 19:07

Bertemu Mendag Inggris, Menko Airlangga Bahas Penguatan Ekonomi Perdagangan

Selasa, 30 April 2024 | 18:44

Dandim Pinrang Raih Juara 2 Lomba Karya Jurnalistik yang Digelar Mabesad

Selasa, 30 April 2024 | 18:43

Raja Charles III Lanjutkan Tugas Kerajaan Sambil Berjuang Melawan Kanker

Selasa, 30 April 2024 | 18:33

Kemhan India dan Indonesia Gelar Pameran Industri Pertahanan

Selasa, 30 April 2024 | 18:31

Selengkapnya