Berita

Kepala eksekutif TikTok Kevin Mayer/Net

Dunia

Proses Peninjauan Keamanan Hampir Rampung AS Segera Tentukan Nasib TikTok

KAMIS, 30 JULI 2020 | 09:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan proses peninjauan keamanan nasional pemerintah AS dari aplikasi media sosial TikTok hampir selesai dan akan memberikan rekomendasi kepada Gedung Putih minggu ini.

Mnuchin mengatakan kepada wartawan bahwa tinjauan tersebut dilakukan oleh Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS), yang berhubungan dengan perusahaan dan akuisisi yang mempengaruhi keamanan nasional.

“TikTok sedang dalam peninjauan CFIUS dan kami akan membuat rekomendasi kepada presiden minggu ini. Kami punya banyak alternatif,” kata Mnuchin, seperti dikutip dari AFP, Rabu (29/7).


 Berita itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran yang disuarakan oleh para pejabat AS dan anggota parlemen tentang hubungan TikTok dengan China dan potensi penggunaannya untuk spionase, sebuah tuduhan yang secara konsisten ditolak oleh perusahaan.

TikTok sebelumnya menyerang balik pada apa yang disebutnya ‘serangan fitnah’ oleh Facebook dan platform lainnya yang mencari perhatian dengan menuding aplikasinya terkoneksi dengan China.

Kepala eksekutif TikTok Kevin Mayer mengatakan serangan itu disamarkan sebagai patriotisme dan dirancang untuk mengakhiri kehadiran mereka di AS.

TikTok telah memiliki lebih dari satu milyar pengguna di seluruh dunia, secara konsisten menyangkal tudingan yang mengaitkan perusahaan mereka dengan pemerintah China. Sementara para kritikus memperingatkan potensi risiko keamanan karena perusahaan induknya ByteDance berbasis di China.

“Kami tidak berpolitik, kami tidak menerima iklan politik dan tidak memiliki agenda, satu-satunya tujuan kami adalah tetap menjadi platform yang dinamis  untuk dinikmati semua orang,” kata Mayer.

“TikTok telah menjadi target terbaru, tetapi kita bukan musuh.”

Mayer mengatakan TikTok telah menetapkan kebijakan transparansi  dengan mengungkapkan lebih banyak tentang algoritma internal mereka kepada pihak regulator.

“Kami percaya semua perusahaan harus mengungkapkan algoritme, kebijakan moderasi, dan aliran data mereka ke regulator,” katanya.

Beberapa anggota parlemen AS telah menyerukan larangan TikTok dan satu RUU yang tertunda akan membuat aplikasi itu menjadi illegal untuk digunakan karyawan federal.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Terbuka Peluang Duetkan Pramono-AHY di 2029

Jumat, 11 September 2026 | 06:21

Komnas Palestina Salurkan 300.000 Liter Air Bersih ke Gaza

Jumat, 11 September 2026 | 06:08

Buku 'Islam Ala Prabowo' Bukan Produk MUI

Jumat, 11 September 2026 | 05:31

Tak Ada Alasan MK Menolak Gugatan Denny Indrayana Cs

Jumat, 11 September 2026 | 05:14

Kemenhaj Tutup Celah Jual Beli Antrean Haji Khusus

Jumat, 11 September 2026 | 05:04

Tiket Termurah Persija vs Persib Rp150 Ribu, Termahal Rp1,5 Juta

Jumat, 11 September 2026 | 04:24

Pansus Papua DPD RI Harus Bongkar Akar Konflik

Jumat, 11 September 2026 | 04:00

Perampasan Aset: Keharusan Hukum vs Kecemasan Publik

Jumat, 11 September 2026 | 03:39

Kudu Yakin Persib Libas Persija 2-0

Jumat, 11 September 2026 | 03:18

Terima Aspirasi Buruh

Jumat, 11 September 2026 | 03:00

Selengkapnya