Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) beri perhatian serius pada persoalan monopoli eskpor timah di Bangka Belitung yang dikuasai oleh mafia.
Salah satunya disuarakan Agus Rihat Manalu. Dia menyebut ekspor timah batangan di Bangka Belitung terkendala oleh regulasi yang seperti dibuat-buat dengan tujuan mematikan pengusaha kecil dan akhirnya pertambangan hingga perdagangan timah batangan dikuasai segelintir orang.
“Hanya lima perusahaan yang selalu bisa ekspor, sehingga mengakibatkan belasan perusahaan smelter swasta timah di Bangka Belitung bangkrut,†kata Rihat dalam keteranganya, Rabu (29/7).
Untuk itu, Rihat meminta agar Kejaksaan Agung bergerak untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum dengan menyelidiki terkait adanya dugaan kendali lembaga surveyor untuk memuluskan monopoli ekspor.
“Kajaksaan Agung harus selidiki, karena lembaga surveyor itu diduga dikendalikan oleh mafia sehingga bekerja melampaui kewenangannya," katanya.
"Padahal mereka bekerja mestinya hanya melakukan verifikasi produksi sampling dan pengujian quality untuk mengetahui mutu dan kualitas,†dia menambahkan.
Sebelumnya, Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy Satyo P. mengungkapkan, sektor tambang di Bangka Belitung konon dikuasai oleh Harvey Moeis, orang yang bisa mengatur mana perusahaan penambangan timah yang bisa beroperasi maupun yang tidak.
Aktivis 1998 ini menduga, lima perusahaan yaitu PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Inter Nusa, PT Sariwiguna Bina Sentosa dan PT Stanindo Inti Perkasa.
Lima perusahaan itu yang mendapat RKAB yang konon tak lepas dari kuasa dan pengaruh seorang Harvey Moeis.
“Praktis smelter-smelter yang lain tidak akan diberikan RKAB untuk produksi timah kalau tanpa persetujuan seorang Harvey Moeis,†ungkapnya.
Jika hal ini dibiarkan berlarut, kata dia, pelanggaran oligopoli dan oligarki penguasa dan pengusaha dibiarkan membuat bangsa ini miskin dan hanya memperkaya segelintir orang model seperti Harvey Moeis.
