Berita

Fasilitas embangkit Listrik Tenaga Nuklir Bataan, Filipina/Net

Dunia

Pertimbangkan Penggunaan Energi Nuklir, Duterte Buat Panel Khusus

RABU, 29 JULI 2020 | 17:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Filipina mulai mempertimbangkan opsi penggunaan energi nuklir seiring dengan meningkatnya permintaan kebutuhan listrik. Presiden Rodrigo Duterte bahkan membentuk panel khusus untuk melihat kemungkinan tersebut.

Sebuah perintah eksekutif pada 24 Juli yang dipublikasikan pada Rabu (29/7) menunjukkan, Duterte telah menginstruksikan pembentukan panel antar lembaga untuk melakukan penelitian guna mengaktifkan energi nuklir.

Perintah tersebut tampaknya merupakan tindak lanjut dari proposal yang disampaikan oleh Sekretaris Energi Alfonso Cusi.


Melansir Reuters, Cusi menyatakan, tenaga nuklir adalah jawaban potensial untuk masalah kembar Filipina atas pasokan listrik yang tidak tetap dan mahal.

Meskipun ada kekhawatiran publik mengenai keselamatan lantaran Filipina yang kerap dilanda bencana alam.

Menyambut baik perintah Duterte, Cusi mengatakan itu adalah langkah besar menuju realisasi program energi nuklir Filipina yang dapat membantu melindungi warga dari volatilitas harga.

Nantinya, panel akan menilai kelayakan penambahan nuklir ke bauran daya Filipina, dengan mempertimbangkan implikasi ekonomi, keamanan dan lingkungan.

Selama ini, Filipina sudah memiliki sebuah fasilitas nuklir, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bataan. Jika panel berjalan lancar, Filipina bisa membangun fasilitas baru atau merehabilitasi Bataan.

Bataan sendiri adalah satu-satunya fasilitas tenaga nuklir di Asia Tenggara. Fasilitas tersebut selesai dibangun pada 1984 dengan nilai 2,3 miliar dolar AS.
Meski sudah memiliki fasilitas, Filipina tidak pernah menggunakannya. Lantaran masalah keamanan setelah bencana Chernobyl yang meruntuhkan kediktatoran Ferdinand Marcos. Marcos sendiri adalah yang memerintahkan Filipina untuk membangun fasilitas tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya