Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan/Net
Tahun lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mendeklarasikan sebuah proyek ambisius, yaitu Kanal Istanbul. Kanal tersebut akan menggantikan Selat Bosphorus yang nantinya ditutup secara permanen sebagai jalur pelayaran.
Namun ternyata proyek tersebut tidak sekadar ambisius untuk mendapatkan keuntungan materiil, melainkan untuk mengembalikan kedaulatan Turki yang sesungguhnya.
Dutabesar RI untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal mengupas latar belakang Erdogan membangun Kanal Istanbul yang dijadwalkan akan mulai dilakukan pada akhir tahun ini atau awal tahun 2021.
Dalam sejarahnya, Iqbal menjelaskan, pelayaran di Selat Bosphorus diatur oleh rezim internasional, yaitu Montreux Convention yang ditandatangi pada 1936. Ini menjadi tidak biasa karena Selat Bosphorus adalah wilayah Turki yang seharusnya diatur oleh pemerintah Turki itu sendiri.
"Selat Bosphorus dilihat dari perspektif mana pun merupakan wilayah Turki, namun diatur oleh rezim internasional. Jadi Turki seakan menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada Montreux Convention," ujar Iqbal dalam webinar bertajuk "Alih Status Hagia Sophia dan Implikasinya terhadap Politik Internasional" pada Rabu (29/7).
Jika diperhatikan, ia mengatakan, kondisi Turki saat Montreux Convention masih sangat lemah. Di mana Kekaisaran Ottoman baru saja runtuh, sementara Turki sendiri menyatakan kemerdekaannya pada 1923. Alhasil, banyak kebijakan yang diambil pada saat itu dilakukan berdasarkan rezim internasional. Termasuk konversi Aya Sofya dari masjid menjadi museum.
Terlebih, pemerintah Turki tidak mendapatkan apapun dari pelayaran internasional di Selat Bosphorus.
"Nah selama ini, mereka (Turki) mengurusi Selat Borphorus. Kalau ada kecelakaan, minyak tumpah, mereka kena getahnya. Tapi mereka tidak dapat apa-apa," jelasnya.
Dengan situasi tersebut, Erdogan berusaha untuk mengembalikan kedaulatan Turki. Nantinya, Kanal Istanbul akan menjadi jalur pelayaran internasional, baik komersial maupun militer. Siapapun yang melewati kanal tersebut harus melalui izin pemerintah Turki.
"Lebih dari itu, siapapun yang lewat harus bayar, yang jelas," sambung Iqbal.
"Nah peristiwa apa ini? Ini adalah peristiwa kedaulatan. Turki sedang mengembalikan kedaulatannya," tekannya.
Meski begitu, Iqbal mengurai, proyek Erdogan ini akan memicu ketegangan lantaran Selat Bosphorus adalah wilayah yang strategis. Selat tersebut menjadi pintu masuk Mediterania dan Laut Hitam.
Sementara Laut Hitam sendiri adalah tempat pertarungan kekuatan antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia.
