Berita

Pasukan penjaga pantai Vietnam/Net

Dunia

Perkuat Pertahanan Di Laut China Selatan, Vietnam Pinjam Rp 5 Triliun Dari Jepang

RABU, 29 JULI 2020 | 12:02 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Agresifitas China di Laut China Selatan membuat Vietnam berusaha untuk memperkuat pertahanannya. Bahkan Vietnam telah menandatangani perjanjian dengan Jepang untuk meminjam 36,7 miliar yen atau sekitar Rp 5 triliun (Rp 138/yen) guna membangun enam kapal patroli.

Media lokal Nhan Dan melaporkan, Vietnam telah menandatangani perjanjian dengan Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) pada Selasa (28/7).

Tidak dijelaskan jenis kapal apa yang akan dibangun. Namun akan dilakukan oleh kontraktor Jepang.


Nantinya, kapal-kapal tersebut akan dikirim ke pasukan penjaga pantai Vietnam, pada Oktober 2025 untuk meningkatkan kemampuan maritim negara tersebut di tengah ketegangan sengketa Laut China Selatan.

"Kapal-kapal tersebut ditujukan untuk memperkuat operasi penegakan hukum dan penyelamatan maritim, memastikan keamanan, keselamatan maritim, dan kebebasan navigasi di Vietnam," lapor surat kabar tersebut, melansir Reuters.

Adapun pinjaman tersebut untuk pembayaran selama 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun.

Tahun lalu, Amerika Serikat (AS) juga mengumumkan akan menyediakan dukungan pada pasukan penjaga pantai Vietnam. Di mana dalam tiga tahun terakhir, AS telah memberikan sedikitnya 18 kapal patroli "Hiu Logam".

Sengketa Laut China Selatan telah terjadi selama bertahun-tahun. China mengklaim 90 persen perairan yang kaya akan energi tersebut. Di mana klaim tersebut mencakup wilayah yang juga diklaim oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya