Berita

Ilustrasi Kemendikbud/Net

Politik

NU-Muhammadiyah Khittahnya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Jauh Sebelum Merdeka

SENIN, 27 JULI 2020 | 14:41 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Program Organisasi Penggerak (POP) dikhawatirkan tak akan berjalan optimal. Sebab, program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ini telah ditinggalkan Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang terbukti sudah berdiri sejak lama.

“Negeri ini yang membutuhkan Muhammadiyah, NU, dan PGRI. Jadi jangan di balik. Karena tanpa program apa pun, Muhammadiyah, NU, dan PGRI memang khittah-nya mencerdaskan kehidupan bangsa dan ini sudah dilakukan bahkan jauh sebelum negeri ini merdeka,” kata anggota DPD RI, Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Senin (27/7).

Oleh karenanya, ia meminta kepada Kemendikbud untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan di bawah kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim tersebut.


"Baiknya ditunda dulu sembari meminta masukan sebanyak mungkin dari semua pemangku kepentingan agar mendapat solusi terbaik,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta Kemendikbud membuka dialog dengan Muhammadiyah, NU, termasuk PGRI serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Sebab bagaimana pun, kemajuan pendidikan Tanah Air tidak bisa dilepaskan organisasi-organisasi tersebut.

"Mereka sudah puluhan tahun berkiprah dan teruji mencerdaskan kehidupan bangsa ini sehingga kaya akan pengalaman, punya SDM yang mumpuni, serta infrastruktur dan jaringan hingga ke pelosok negeri,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya