Pemerintah Perlu Gandeng Media Mainstream Untuk Edukasi Corona, Bukan Buzzer Apalagi Tiktokers

Pemerintah dan para dokter serta tenaga medis harus aktif mengedukasi masyarakat tentang bahayanya Covid-19. Agar edukasi kian masif, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution meminta agar media mainstream turut dilibatkan.

Syahrial Nasution menilai pelibatan media lebih efektif ketimbang pemerintah menggunakan buzzer di media sosial.

“Bekerjasamalah dengan media resmi untuk mengedukasi masyarakat soal Covid-19. Bukan sama buzzeRp yang drop out atau artis dan tiktokers,” kata Syahrial melalui akun Twitter @syahrial_nst, Senin (27/7).

Kicauan Syahrial ini sekaligus menautkan link pemberitaan media nasional yang memberitakan pendapat dari pengamat media Tomy Satryatomo saat menjadi pembicara dalam diskusi publik daring bertajuk 'Mendamaikan Ekonomi dan Pandemi: New Normal Bukan Back to Normal'.

Diskusi yang diselenggarakan oleh Balitbang DPP Demokrat itu turut menghadirkan pembicara lain seperti, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Ketua Satgas Covid-19 RS Bhayangkara DIY Yogyakarta Dr. Dian K. Nurputra, MSc., PhD, SpA dengan moderator Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Yan Harahap.

Dalam paparannya, Tomy mengungkap bahwa masyarakat kini mulai mampu menyaring karena kecenderungan informasi di media sosial seringkali terselip hal-hal yang bersifat hate speech dan hoax yang sulit dipertanggungjawabkan.

Tomy melanjutkan, berbeda dengan sosial media, media mainstream lebih dapat dipertanggungjawabkan lantaran memiliki badan usaha, juga ada asosiasi dan perundang-undangan yang mengaturnya.

Sejak Covid-19 resmi diumumkan awal Maret 2020, media televisi dan media online menjadi yang tercepat dan paling sering diakses oleh publik.