KPK Harus Telusuri Pernyataan Adian Napitupulu, Benar Atau Tidak?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menelusuri dugaan ketidaktransparan dalam hal penunjukan komisaris maupun direksi di perusahaan pelat merah BUMN.

Hal itu perlu ditelusuri KPK karena desas-desus yang ada selama ini semakin mencuat usai dibongkar oleh politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu.

"Saya kira KPK harus menelusuri pernyataan Adian benar tidaknya? Karena kalau benar, maka jabatan komisaris atau direksi BUMN bisa menjadi sarang penyamun, yang tidak akan bagus bagi perkembangan BUMN itu sendiri," ucap pakar politik dan hukum Universitas Nasional, Saiful Anam kepada redaksi, Senin (27/7).

Pasalnya, selama ini desas-desus apa yang disampaikan Adian dinilai sudah menjadi rahasia umum yang telah diketahui masyarakat bahwa petinggi BUMN berasal dari orang-orang terdekat kekuasaan.

"Meskipun bukan rahasia umum komisaris maupun direksi BUMN menurut desas-desus yang ada selama ini biasanya memang berasal dari orang-orang yang sangat dekat dengan kekuasaan, minimal dengan Menteri BUMN," kata Saiful.

Dengan demikian, Saiful mendorong KPK untuk melakukan penelusuran terkait adanya dugaan ketidaktransparan termasuk KKN dalam penunjukan petinggi BUMN.

"Dan apabila benar, maka saya kira KPK berwenang untuk melakukan pengusutan terhadap kemungkinan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh Kementerian BUMN," pungkasnya.