Berita

Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Pengamat: Maaf, Cara Berpikir Menko Luhut Seperti Anak SD

MINGGU, 26 JULI 2020 | 13:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal lockdown bukan pilihan tepat dinilai sebagai sebagai cara berpikir anak-anak.

Ini karena penyampaian Luhut yang seolah kesal dengan pengkritik kebijakan PSBB pemerintah. Di mana para pengkritik menilai Indonesia lebih tepat menerapkan lockdown sehingga dampak corona dan ekonomi hanya sebentar terjadi.

Dalam sebuah zoominar Luhut menyampaikan, "Kalau dulu ada orang-orang yang merasa dirinya pintar (bilang) kita harus lockdown, kalau kita lockdown waktu itu kita sudah bubar".


"Maaf, jika itu benar pernyataan Luhut, sangat disayangkan. Itu cara berpikir bukan selevel jenderal purnawirawan lagi,” ujar analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/7).

“Maaf, itu cara berfikir ketika saya masih Sekolah Dasar, saat saya SD itu berfikirnya kalau-kalau, berfikir dengan narasi "jika dulu saya", "kalau dulu saya", " kalau waktu itu". Jadi berpikir kalau-kalau itu berpikir yang tidak empirik, tidak rasional, minim argumentasi, berpikir dibalut khayalan," sambungnya.

Terlepas dari itu, Ubedilah Badrun juga merasa Luhut tidak berkaca pada negara yang sukses melakukan lockdown sejak dini. Seperti China, Jerman, Selandia Baru, Denmark, Taiwan, dan lain sebagainya.

"Indonesia ini telat, makanya kacau seperti sekarang, terlalu lama penderitaan rakyat dan krisis ekonominya," kata Ubedilah.

Lockdown sendiri, terang Ubedilah, merupakan langkah atau upaya untuk menutup total dalam waktu yang relatif singkat yang dilakukan sejak dini masuknya wabah. Maka, kondisi akan cenderung membaik dan semakin normal.

"Kalau saat ini dengan kebijakan PSBB yang telat rakyat Indonesia harus menderita berbulan-bulan karena penyebaran virus terus terjadi akibat kebijakan yang membolehkan pelonggaran mobilitas dan lalu lintas sosial,” tegasnya.

“Narasi luhut tersebut juga bisa dimaknai narasi untuk menutupi kegagalan kebijakan saat ini," pungkas Ubedilah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

AS Gempur ISIS di Suriah

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:14

Aksi Kemanusiaan PDIP di Sumatera Turunkan Tim Kesehatan Hingga Ambulans

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:10

Statistik Kebahagiaan di Jiwa yang Rapuh

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:52

AS Perintahkan Warganya Segera Tinggalkan Venezuela

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:01

Iran Ancam Balas Serangan AS di Tengah Gelombang Protes

Minggu, 11 Januari 2026 | 16:37

Turki Siap Dukung Proyek 3 Juta Rumah dan Pengembangan IKN

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:53

Rakernas PDIP Harus Berhitung Ancaman Baru di Jawa Tengah

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:22

Rossan Roeslani dan Ferry Juliantono Terpilih Jadi Pimpinan MES

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:15

Pertamina Pasok BBM dan LPG Gratis untuk Bantu Korban Banjir Sumatera

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:50

Pesan Megawati untuk Gen Z Tekankan Jaga Alam

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:39

Selengkapnya