Berita

Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Pengamat: Maaf, Cara Berpikir Menko Luhut Seperti Anak SD

MINGGU, 26 JULI 2020 | 13:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal lockdown bukan pilihan tepat dinilai sebagai sebagai cara berpikir anak-anak.

Ini karena penyampaian Luhut yang seolah kesal dengan pengkritik kebijakan PSBB pemerintah. Di mana para pengkritik menilai Indonesia lebih tepat menerapkan lockdown sehingga dampak corona dan ekonomi hanya sebentar terjadi.

Dalam sebuah zoominar Luhut menyampaikan, "Kalau dulu ada orang-orang yang merasa dirinya pintar (bilang) kita harus lockdown, kalau kita lockdown waktu itu kita sudah bubar".


"Maaf, jika itu benar pernyataan Luhut, sangat disayangkan. Itu cara berpikir bukan selevel jenderal purnawirawan lagi,” ujar analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/7).

“Maaf, itu cara berfikir ketika saya masih Sekolah Dasar, saat saya SD itu berfikirnya kalau-kalau, berfikir dengan narasi "jika dulu saya", "kalau dulu saya", " kalau waktu itu". Jadi berpikir kalau-kalau itu berpikir yang tidak empirik, tidak rasional, minim argumentasi, berpikir dibalut khayalan," sambungnya.

Terlepas dari itu, Ubedilah Badrun juga merasa Luhut tidak berkaca pada negara yang sukses melakukan lockdown sejak dini. Seperti China, Jerman, Selandia Baru, Denmark, Taiwan, dan lain sebagainya.

"Indonesia ini telat, makanya kacau seperti sekarang, terlalu lama penderitaan rakyat dan krisis ekonominya," kata Ubedilah.

Lockdown sendiri, terang Ubedilah, merupakan langkah atau upaya untuk menutup total dalam waktu yang relatif singkat yang dilakukan sejak dini masuknya wabah. Maka, kondisi akan cenderung membaik dan semakin normal.

"Kalau saat ini dengan kebijakan PSBB yang telat rakyat Indonesia harus menderita berbulan-bulan karena penyebaran virus terus terjadi akibat kebijakan yang membolehkan pelonggaran mobilitas dan lalu lintas sosial,” tegasnya.

“Narasi luhut tersebut juga bisa dimaknai narasi untuk menutupi kegagalan kebijakan saat ini," pungkas Ubedilah.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya