Berita

Ilustrasi/RMOLNetwork

Nusantara

Cegah Pemilih Siluman, KPU Kabupaten Bandung Bakal Coret Data Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat

MINGGU, 26 JULI 2020 | 00:56 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung menegaskan bakal mencoret data calon pemilih bila diketahui Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Hal tersebut dilakukan agar tak lagi ditemukan kasus 'pemilih siluman' masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) ketika persiapan menuju Pemilihan Bupati (Pilbup) Bandung 2020.

Begitu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, Agus Baroya, melalui keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (25/7).


Agus menuturkan, untuk mendeteksi calon pemilih TMS pihaknya telah meminta PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) yang saat ini sedang melakukan coklit untuk memeriksa secara telaten.

“Ketika coklit (pencocokan dan penelitian) akan dipastikan pemilih yang masuk daftar adalah warga Kabupaten Bandung, dibuktikan dengan KTP-el, KK, dan Suket,” katanya.

PPDP, lanjut Agus, tidak akan mendaftarkan pemilih dari daerah lain (perantauan) yang tinggal di Kabupaten Bandung yang belum/tidak memiliki KTP-el Kabupaten Bandung.

“Kami sudah meminta PPDP memastikan pemilih yang dicoret karena tidak memenuhi syarat telah dikonfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan pengurus RT/RW,” bebernya.

Ditambahkan Agus, PPDP mensosialisasikan kepada warga yang domisilinya berbeda dengan data KTP-el, KK, dan Suket namun masih berada di wilayah Kabupaten Bandung untuk mengkonfirmasi kepada keluarga yang bersangkutan saat coklit masih terdaftar.

Untuk diketahui, sebanyak 6.876 PPDP saat ini disebar di 31 Kecamatan, 270 Desa, dan 10 Kelurahan untuk melakukan coklit.

Koordinator Divisi Program Data dan Informasi KPU Kabupaten Bandung, Isun Ahmad mengatakan, PPDP akan melakukan coklit secara door to door ke rumah warga.

“Mereka akan mengkroscek daftar pemilih potensial yang memiliki hak suara di ajang Pemilihan Bupati (Pilbup) Bandung 2020 yang sesuai data 2.499.135 jiwa,” katanya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya