Berita

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian berbicara kepada wartawan di sebuah sekolah di Mechref pada 24 Juli 2020/Net

Dunia

Menlu Prancis: Lebanon Berada Di Ambang Jurang Tetapi Ada Cara Di Atas Meja Untuk Memperbaikinya

SABTU, 25 JULI 2020 | 07:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Prancis berjanji akan memberi suntikan dana sebesar 15 juta euro atau setara dengan 17 juta dolar AS untuk membantu sekolah-sekolah di Lebanon yang terpukul akibat kriris ekonomi yang mencekik negara itu. Prancis tidak akan meninggalkan generasi muda Lebanon, demikian kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian saat mengunjungi sebuah sekolah di Mechref, selatan Beirut, pada Jumat (24/7).

Nantinya bantuan keuangan Prancis itu  akan masuk ke lebih dari 50 jaringan sekolah Perancis dan Francophone di negara itu. Pengumuman itu muncul sehari setelah Le Drian memarahi kepemimpinan Lebanon karena gagal mengambil tindakan yang menurutnya diperlukan untuk menyelamatkan negara dari kehancuran.

“Lebanon berada di ambang jurang. Tetapi ada cara di atas meja untuk memperbaiki ini,” katanya, seperti dikutip dari AFP, Jumat (24/7).


Selama kunjungan itu, Le Drian mengatakan Lebanon berada di daftar negara prioritas Perancis untuk bantuan kemanusiaan, menambahkan bahwa negaranya sudah menyumbangkan 50 juta euro atau setara 58 juta dolar terutama pada sektor kesehatan untuk menangani tantangan virus corona .

Sektor pendidikan Lebanon telah terpukul keras oleh krisis, banyak sekolah-sekolah di negara itu dipaksa untuk membiarkan guru dan administrator pergi dan banyak sekolah yang menghadapi risiko penutupan. Akibat mahalnya biaya pendidikan di sekolah swasta telah menyebabkan banyak dari mereka yang beralih ke sekolah negeri  yang sudah terlalu padat.

Krisis ekonomi telah memengaruhi hampir semua aspek kehidupan di Lebanon , sebuah negara kecil di Mediterania yang sejak lama dianggap sebagai negara berpenghasilan menengah. Krisis keuangan parah di Lebanon menimbulkan kenaikan angka penggangguran mencapai 30 persen dan hampir setengah dari populasi penduduk Lebanon yang 5 juta jiwa hidup dalam kemiskinan.

Le Drian, yang tiba pada Rabu malam (22/7) waktu setempat mengatakan Prancis hanya bisa membantu Lebanon menghadapi krisis jika para pejabat negara itu melakukan tugas yang menjadi bagian mereka, ia mendesak para pejabat untuk melakukan reformasi yang sangat dibutuhkan pada situasi seperti saat ini.

Le Drian adalah pejabat senior Barat pertama yang mengunjungi negara yang sedang berjuang melawan krisis ekonomi itu. Dalam pesan-pesan publik yang tegas, ia mendesak para pejabat Lebanon untuk melakukan audit terhadap bank sentral negara itu, mereformasi sektor listrik yang besar.

Prancis adalah bekas kekuatan kolonial di Lebanon dan sebelumnya telah menyelenggarakan konferensi yang menjanjikan bantuan kepada Lebanon dengan syarat negara itu harus melakukan reformasi di sektor publik dan pemerintahan.

Krisis Lebanon berakar pada tahun salah kelola dan korupsi yang merajalela di negara itu, diperburuk sejak pemerintah gagal membayar utang negara pada bulan Maret serta meletusnya pandemik virus corona yang telah menyebabkan pembatasan dimana-mana.

Lebanon menyaksikan protes nasional Oktober lalu setelah pemerintah memungut pajak baru pada layanan pesan WhatsApp sebagai bagian dari upaya untuk memperkenalkan langkah-langkah penghematan. Para pengunjuk rasa menuduh pemerintah salah kelola dan melakukan korupsi selama bertahun-tahun dan akhirnya berujung pada tuntutan agar Presiden Saad Hariri mengundurkan diri.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya