Gugatan Evi Novida Ginting terhadap Keputusan Presiden (Keppres) 34/P 2020 tentang pemecatan dirinya sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikabulkan sepenuhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Keputusan pengadilan inilah yang kemudian menyingkap berbagai pertanyaan. Putusan pengadilan manakah yang harus Presiden ikuti? Apakah putusan peradilan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Evi Novida bersalah, dan dijadikan dasar dari Keppres 34/P 2020? Ataukah putusan peradilan PTUN yang baru keluar Kamis (23/7) kemarin?
Pertanyaan-pertanyaan di atas coba diurai oleh gurubesar hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy O.S Hiariej, dengan mendaras ke prinsip Res Judicata Proveritate Habetur yang berarti "Putusan Pengadilan selalu dianggap benar dan harus dihormati".
"PTUN mengabulkan untuk seluruhnya semua gugatan atas nama Evi Novida Ginting yang membatalkan Keputusan Presiden terkait Pemberhentiannya sebagai anggota KPU," ujar Eddy Hairiej kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/7).
Dari putusan PTUN tersebut, pakar hukum pidana asal Maluku, Ambon ini menjelaskan, secara formil yang diuji di dalam perkara yang digugat Evi Novida adalah Keputusan Presiden. Namun pada hakikatnya secara materiil yang diuji adalah Putusan DKPP yang memberhentikan Evi sebagai anggota KPU.
Karena itulah kemudian Eddy Hairiej mengatakan bahwa Putusan DKPP bersifat final and binding, dan Presiden sebagai administrator tertinggi negara harus mengeluarkan SK Pemberhentian Evi Novida.
"Jika tidak, Presiden dianggap melanggar undang-undang," tekannya menjelaskan.
Dalam konteks sekarang ini, yang dimana putusan PTUN telah membatalkan Keppres 34/P 2020 yang secara tidak langsung juga membatalkan putusan DKPP, maka Presiden bisa mencabut SK Pemberhentian Evi dan mengangkatnya kembali sebagai anggota KPU.
"Hal ini sesuai dengan asas contra actus bahwa siapa yang menerbitkan suatu surat keputusan maka mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkan keputusan tersebut," ucap Eddy Hairiej.
Dari perkara yang dialami Evi Novida ini Eddy Hairiej berharap agar ke depan legislator bisa lebih memperhatikan dalam Revisi UU Pemilu tentang pemberian kewenangan kepada DKPP untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final and binding.
Karena dalam perkara ini, Putusan DKPP untuk Evi Novida Ginting sudah dilakukan eksaminasi atau pemeirksaan oleh KPU melalui Majelis Eksaminasi yang beranggotakan Eddy Hairiej, Topo Santoso, Bivitri Susanti, dan Titi Anggraini dari Perludem.
Kesimpulan dari Majelis Eksaminasi tersebut, disebutkan Eddy Hairiej, menyatakan bahwa putusan DKPP tidak hanya penyalahgunaan kewenangan karena mempersoalkan penafsiran KPU terhadap Putusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) penetapan caleg DPRD Partai Gerindra dari Dapil Kalimantan Barat 6.
Namun lebih dari itu, Putusan DKPP atas perkara ini berada dalam kesesatan hukum, karena melanggar asas-asas fundamental dalam hukum pembuktian maupun beracara, yang sebagai contohnya adalah DKPP tetap melanjutkan persidangan meski pihak penggugat menarik laporannya, dan juga memutuskan dengan tidak korum.
"Oleh karena menurut hukum Putusan DKPP bersifat final and binding, Presiden mau tidak mau, suka tidak suka harus mengeluarkan SK Pemberhentian. Dapatlah dikatakan atas nama hukum, Presiden "Terpaksa" mengeluarkan SK Pemberhentian," papar Eddy Hairiej.
"Saat ini SK tersebut telah dibatalkan oleh PTUN yang secara prinsip sebenarnya membatalkan Putusan DKPP. Sehingga berdasarkan asas Res Judicata Pro Veritate Habetur sebagaimana yang dikatakan di atas, Presiden dapat membatalkan SK Pemberhentian Evi dan mengangkatnya kembali sebagai Anggota KPU," pungkasnya.
