Berita

China ancam tidak akan akui lagi paspor British National Overseas (BNO)/Net

Dunia

Inggris Ikut Campur Soal Hong Kong, China Ancam Tak Akui Paspor BNO

JUMAT, 24 JULI 2020 | 12:23 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemberlakuan UU keamanan nasional Hong Kong telah memunculkan pertengkaran antara China dan Inggris. Imbasnya, pemerintah China mengancam akan mengakhiri pengakuan atas paspor British National Overseas (BNO).

BNO adalah paspor yang dipegang oleh warga yang telah tinggal di Hong Kong sejak pendudukan Inggris. Paspor tersebut saat ini menjadi sangat penting.

Lantaran, pemerintah Inggris mengumumkan akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pemegang paspor tersebut untuk mendapatkan kewarganegaraan. Langkah tersebut sebagai tanggapan atas pemberlakuan UU keamanan nasional Hong Kong.


Merespons kebijakan Inggris, jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin pada Kamis (23/7) mengatakan, Inggris telah mencampuri urusan dalam negeri Beijing. Sehingga pihaknya akan mengakhiri pengakuan terhadap paspor BNO.

"Karena pihak Inggris adalah pihak pertama yang melanggar janji, China akan mempertimbangkan untuk tidak mengakui paspor BNO sebagai dokumen perjalanan yang sah, dan berhak untuk mengambil tindakan lebih lanjut," ujar Wang seperti dikutip Sputnik.

Pernyataan Wang merujuk pada Deklarasi Bersama ketika Inggris mengembalikan Hong Kong kepada China pada 1997.

Namun ternyata, China memang sudah tidak mengakui BNO sebagai dokumen perjalanan yang valid. Alih-alih, China meminta adanya dokumen izin perjalanan bagi pemegang paspor BNO jika hendak bepergian ke daratan.

"Pihak China mendesak pihak Inggris untuk mengakui kenyataan bahwa Hong Kong telah kembali ke China, untuk melihat UU keamanan nasional secara objektif dan segera memperbaiki kesalahannya," ujar Kedutaan Besar China di London.

Pemegang paspor BNO saat ini diketahui mencapai tiga juta orang.

Selain isu Hong Kong, persoalan Huawei juga ikut memperkeruh hubungan antara China dan Inggris.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya