Berita

China ancam tidak akan akui lagi paspor British National Overseas (BNO)/Net

Dunia

Inggris Ikut Campur Soal Hong Kong, China Ancam Tak Akui Paspor BNO

JUMAT, 24 JULI 2020 | 12:23 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemberlakuan UU keamanan nasional Hong Kong telah memunculkan pertengkaran antara China dan Inggris. Imbasnya, pemerintah China mengancam akan mengakhiri pengakuan atas paspor British National Overseas (BNO).

BNO adalah paspor yang dipegang oleh warga yang telah tinggal di Hong Kong sejak pendudukan Inggris. Paspor tersebut saat ini menjadi sangat penting.

Lantaran, pemerintah Inggris mengumumkan akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pemegang paspor tersebut untuk mendapatkan kewarganegaraan. Langkah tersebut sebagai tanggapan atas pemberlakuan UU keamanan nasional Hong Kong.


Merespons kebijakan Inggris, jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin pada Kamis (23/7) mengatakan, Inggris telah mencampuri urusan dalam negeri Beijing. Sehingga pihaknya akan mengakhiri pengakuan terhadap paspor BNO.

"Karena pihak Inggris adalah pihak pertama yang melanggar janji, China akan mempertimbangkan untuk tidak mengakui paspor BNO sebagai dokumen perjalanan yang sah, dan berhak untuk mengambil tindakan lebih lanjut," ujar Wang seperti dikutip Sputnik.

Pernyataan Wang merujuk pada Deklarasi Bersama ketika Inggris mengembalikan Hong Kong kepada China pada 1997.

Namun ternyata, China memang sudah tidak mengakui BNO sebagai dokumen perjalanan yang valid. Alih-alih, China meminta adanya dokumen izin perjalanan bagi pemegang paspor BNO jika hendak bepergian ke daratan.

"Pihak China mendesak pihak Inggris untuk mengakui kenyataan bahwa Hong Kong telah kembali ke China, untuk melihat UU keamanan nasional secara objektif dan segera memperbaiki kesalahannya," ujar Kedutaan Besar China di London.

Pemegang paspor BNO saat ini diketahui mencapai tiga juta orang.

Selain isu Hong Kong, persoalan Huawei juga ikut memperkeruh hubungan antara China dan Inggris.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya