Pembelajaran Jarak Jauh Picu Masalah, Wakil Ketua DPRD DKI: Pemerintah Ingkar Janji!

Sejak virus corona baru atau Covid-19 melanda, dunia anak tidak lagi sama. Jika dulu anak bebas bermain dengan teman sebayanya dan belajar tatap muka di sekolah, kini semua dilakukan secara virtual menggunakan gawai dan internet.

Demikian yang disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Zita Anjani, kepada Kantor Berita Politik RMOL.

"Sejauh penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), apakah pemerintah merasakan biaya pulsa yang begitu besar? Tampak tidak ada solusi jelas untuk persoalan ini," ujar Zita, Jumat (24/7).

Masalah dalam PJJ tak hanya itu. Menurut Zita, tidak semua orang tua mampu membelikan gawai untuk anak-anaknya. Sehingga anak-anak pun terpaksa pergi ke Warung Internet (warnet) untuk melakukan pembelajaran jarak jauh.

Ditegaskan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini, sistem pendidikan hari ini sudah mengingkari butir kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kita punya anggaran besar yang diamanahkan konstitusi untuk sektor pendidikan, di atas 20 persen. Sering kali, kita mengklaim pendidikan kita antikrisis, antiresesi, namun ternyata tidak anti terhadap pandemik," ucapnya.

"Kita perlu kembali melihat cita-cita bernegara. Sejauh mana, kita sudah ingkari," tutup wakil pimpinan termuda dan perempuan satu-satunya itu.