Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Predator Paedofil Masih Jadi Momok Menakutkan Bagi Anak Indonesia

JUMAT, 24 JULI 2020 | 05:13 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi ancaman bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

Meski dalam undang-undang perlindungan anak jelas disebutkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masuk dalam kategori kejahatan luar biasa setara kejahatan narkoba, terorisme, dan korupsi yang bisa dihukum mati, tetapi masih saja ada predator paedofil yang berani melakukan aksinya.

Demikian disampaikan Anggota DPD RI, Fahira Idris dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional, Kamis (23/7). Menurutnya, hari anak menjadi momentum memberi peringatan bahwa tidak ada tempat bagi para pelaku kekerasan dan predator paedofil di Indonesia.


“Perlu ada peringatan keras atau notice, baik yang digaungkan di dalam negeri maupun ke dunia, bahwa hukum di Indonesia tidak main-main terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, terutama para predator paedofil," kata Fahira dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Ia menyadari pemahaman bahwa kekerasan terhadap anak adalah kejahatan luar biasa masih rendah. Jangankan di tataran masyarakat, bahkan juga terjadi di kalangan orang-orang yang menjadi pemangku kepentingan perlindungan anak.

Dugaan kejahatan seksual (perkosaan) yang dilakukan Pejabat UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur terhadap anak berusia 14 tahun menjadi salah satu gambaran rendahnya pemahaman kekerasan terhadap anak adalah kejahatan luar biasa.

Oleh karenanya, ia berharap di pemerintahan periode kedua ini, Presiden Joko Widodo menelurkan kebijakan perlindungan anak.

“Salah satunya dengan membuat blueprint atau cetak biru perlindungan anak Indonesia yang komprehensif. Ini penting, selain sebagai strategi menihilkan kasus kekerasan terhadap anak, juga menjadi panduan pemangku kepentingan anak untuk berkolaborasi menciptakan Indonesia yang ramah anak," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya