Adu argumen antara Politisi PDIP Adian Napitupulu dengan Menteri BUMN Erick Thohir soal kursi komisaris dikabarkan bakal berujung ke ranah hukum.
Isu itupun telah didengar Adian dan diminta untuk diwujudkan. Meskipun, sudah dibantah oleh pihak Kementerian BUMN bahwa Erick Thohir tidak akan melaporkan Adian ke Polisi.
"Kalau pertanyaannya tentang konsekuensi dari apa yang saya sampaikan diadukan, mungkin orang bilang Bang Adian mencatut nama presiden, ya adukan saja, kan ada mekanismenya," ujarnya dalam sebuah diskusi daring bertajuk 'Bincang Santai Adian Napitupulu' Kamis (23/7).
Bahkan, Sekjen Perhimpunan Aktivis Nasional 98 (Pena 98) ini meminta Erick Thohir untuk melaporkannya ke Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) untuk membuktikan setoran nama yang ia berikan kepada Presiden Joko Widodo adalah salah.
"Anggota DPR kalau dianggap bersalah, ya adukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Adukan saja. Biar jelas, saya berbohong atau tidak," pintanya.
Lebih lanjut, Adian mengaku gusar dengan apa yang disangkakan publik terhadapnya, karena dianggap meminta jabatan komisaris BUMN kepada Presiden Jokowi.
Padahal menurutnya, apa yang ia lakukan dengan menyetor nama-nama aktivis 98 adalah untuk memenuhi instruksi kepala negara, bukan membawa orang untuk dititipkan masuk menjadi komisaris di BUMN.
"Jangan disamakaan dong kemudian dengan organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok lain atau menteri-menteri yang bawa langsung Erick Thohir, kita enggak kok. Enggak ada," tegasnya.
Karena itu aktivis Forum Kota (Forkot) ini tidak ragu untuk menghadapi laporan Erick Thohir, jika memang benar akan dilaporkan baik ke kepolisian maupun ke MKD.
"Siap siap saja. Justru menurut saya ketika ini diadukan ke MKD saya di situ bisa buka dong semua whatsapp nya. Percakapan kita dengan si ini dengan ini dengan sebagainya. Menurut saya bagus. Kalau perlu presidennya dipanggil," tantangnya.
