Bupati Tabanan Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti/Net
Indonesia saat ini sedang mengalami ledakan penduduk dan eksploitasi sumber daya alam. Bila hal ini tak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan yang cukup serius.
Demikian disampaikan Bupati Tabanan Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti dalam virtual talkshow yang diprakarsai Global Green Growth Institute (GGGI) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertajuk 'Membangun Daerah yang Maju dan Berketahanan', Rabu (22/7).
"Untuk menghadapi permasalahan tersebut, setiap kepala daerah wajib mendukung industri yang beriventasi pada pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan," kata Bupati Eka.
Di sisi lain, pihaknya mengaku memiliki program yang mendukung dan sesuai dengan pelatihan pro hijau yang diterapkan di Tabanan, yakni Tabanan Desa Wisata dengan
green development integrated farming tourism.
“Kami membuat kebijakan yang mengatur dari hulu hingga hilir yang melindungi dan memberdayakan petani. Kami utamakan penggunaan produk lokal petani kami, dan kami menyedikan pasar bagi produk petani,†jelas Bupati Eka.
Bupati Eka mengatakan bahwa persawahan bukan hanya sebagai penghasil bahan pangan, namun juga memiliki potensi lain yang bisa dimaksimalkan, salah satunya sebagai lokasi wisata.
“Di Tabanan, para wisatawan rela membayar lebih untuk berjalan-jalan menikmati keindahan persawahan. Hal ini membuktikan bahwa pertanian dan persawahan memiliki potensi wisata yang dapat membantu ketahanan ekonomi dan kemanan pangan,†tambahnya.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong yang turut dalam diskusi tersebut menyampaikan, gerakan ekonomi hijau atau pembangunan ekonomi yang memperhatikan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan merupakan visi Indonesia untuk masa kini dan masa yang akan datang.
“Indonesia akan dan sedang menuju pembangunan rendah karbon dan rendah emisi. Gerakan ekonomi hijau merupakan upaya konkret mendorong pengurangan deforestasi yang manfaatnya akan dirasakan pada skala nasional dan global," urai Alue Dohong.
Dalam acara tersebut, turut hadir Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Adi Suryanto; Deputi IV Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Basseng; Walikota Surabaya, Tri Rismaharani; dan Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M. Syarif.
