Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson/Net
Sebuah laporan yang diterbitkan oleh Komite Intelijen dan Keamanan Parlemen Inggris menunjukkan, ada indikasi bahwa Rusia terlibat dalam referendum Brexit pada 2016. Meski tidak ada bukti yang ditampilkan.
Laporan tersebut dirilis pada Selasa (21/7) dan memicu kekhawatiran banyak pejabat.
Dalam laporan tersebut juga ditemukan bahwa Rusia mencoba untuk mempengaruhi referendum pada 2014, ketika para pemilih di Skotlandia menolak kemerdekaan.
Menanggapi dugaan tersebut, Perdana Menteri Boris Johnson, seperti yang dilaporkan
The Times, berencana untuk memberikan lebih banyak kewenangan pada layanan keamanan untuk menghentikan intervensi asing di Inggris.
Pemerintah juga sedang mempersiapkan undang-undang kontra-spionase baru. Di mana Inggris akan memperkenalkan "daftar agen asing", seperti pendekatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia.
Jika seorang individu dianggap sebagai agen asing, maka penjara dan deportasi menjadi hukumannya.
Meski begitu, Menteri Transportasi Grant Shapps pada Rabu (22/7) mengatakan, tidak ada bukti mengenai campur tangan Rusia dalam referendum Brexit 2016. Selain itu, mata-mata Inggris juga tidak pernah mengalihkan perhatian dari Rusia.
"Perlu ada beberapa bukti bahwa ada masalah di sana, yang tidak ada," ujar Shapps ketika ditanya apakah harus ada penyelidikan lebih lanjut tentang kemungkinan campur tangan Rusia dalam referendum Brexit.
"Saya tidak berpikir itu adalah kasus bahwa badan intelijen mengalihkan perhatian mereka dari bola," sambungnya.
Brexit adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keluarnya Inggris dari Uni Eropa berdasarkan referendum pada 23 Juni 2016. Inggris sendiri secara resmi menarik diri dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020. Kemudian melakukan periode transisi yang berakhir pada 31 Desember 2020.
