Berita

Bawaslu Sumatera Utara terima sejumlah laporan indikasi pelanggaran yang dilakukan petahana/RMOLSumut

Politik

Sejumlah Petahana Dilaporkan Lakukan Mutasi Jelang Pilkada, Bawaslu Sumut Segera Kumpulkan Bukti

RABU, 22 JULI 2020 | 08:43 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) mengaku telah menerima beberapa laporan terkait aktivitas para kepala daerah yang berstatus petahana pada Pilkada 2020 yang berpotensi menjadi pelanggaran.

Laporan tersebut adalah soal mutasi pejabat sebagaimana diatur pada pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilu.

“Ada laporan yang berpotensi menjadi indikasi awal pelanggaran undang-undang tersebut di beberapa daerah di Sumatera Utara,” kata Koordinator Divisi Humas Bawaslu Sumut, Marwan, kepada Kantor Berita RMOLSumut, Selasa (21/7).

Meski tidak merinci secara gamblang daerah-daerah yang terindikasi melangara dengan alasan masih dalam proses penanganan, namun ia mengatakan laporan ini terjadi pada daerah yang menggelar Pilkada 2020 di Sumatera Utara.
Terutama yang kepala daerahnya sudah mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik.

Saat ini, Bawaslu Sumut masih melakukan pengumpulan bukti-bukti terkait laporan tersebut.

“Kita akan melihat apakah hal ini melanggar atau tidak. Karena pada pasal 71 ayat 2 itu kan dijelaskan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Nah, itu akan menjadi bahan bagi kita juga,” ujarnya.

Diketahui pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilu mengatur soal mutasi pejabat oleh kepala daerah jelang pilkada.

Pada pasal 2 disebutkan ‘Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri’.

Pelanggaran terkait pasal tersebut akan dikenakan sanksi yang diatur pada pasal 5 yang berbunyi ‘Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota’.

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

Bikin Resah Nasabah BTN, Komnas Indonesia Minta Polisi Tangkap Dicky Yohanes

Selasa, 14 Mei 2024 | 01:35

Massa Geruduk Kantor Sri Mulyani Tuntut Pencopotan Askolani

Kamis, 16 Mei 2024 | 02:54

Ratusan Tawon Serang Pasukan Israel di Gaza Selatan

Sabtu, 11 Mei 2024 | 18:05

Siapa Penantang Anies-Igo Ilham di Pilgub Jakarta?

Minggu, 12 Mei 2024 | 07:02

Aroma PPP Lolos Senayan Lewat Sengketa Hasil Pileg di MK Makin Kuat

Kamis, 16 Mei 2024 | 14:29

UPDATE

Helikopter Rombongan Presiden Iran Jatuh

Senin, 20 Mei 2024 | 00:06

Tak Dapat Dukungan Kiai, Ketua MUI Salatiga Mundur dari Penjaringan Pilwalkot PDIP

Minggu, 19 Mei 2024 | 23:47

Hanya Raih 27 Persen Suara, Prabowo-Gibran Tak Kalah KO di Aceh

Minggu, 19 Mei 2024 | 23:25

Bangun Digital Entrepreneurship Butuh Pengetahuan, Strategi, dan Konsistensi

Minggu, 19 Mei 2024 | 23:07

Khairunnisa: Akbar Tandjung Guru Aktivis Semua Angkatan

Minggu, 19 Mei 2024 | 22:56

MUI Jakarta Kecam Pencatutan Nama Ulama demi Kepentingan Bisnis

Minggu, 19 Mei 2024 | 22:42

Jelang Idul Adha, Waspadai Penyakit Menular Hewan Ternak

Minggu, 19 Mei 2024 | 21:57

KPU KBB Berharap Dana Hibah Pilkada Segera Cair

Minggu, 19 Mei 2024 | 21:39

Amanah Ajak Anak Muda Aceh Kembangkan Kreasi Teknologi

Minggu, 19 Mei 2024 | 21:33

Sudirman Said Maju Pilkada Jakarta, Ini Respons Anies

Minggu, 19 Mei 2024 | 21:17

Selengkapnya