Tekan Dinasti, Harusnya Ada Regulasi Pembatasan Jumlah Keluarga Ikut Kontestasi Politik

Semestinya ada regulasi kuat yang mengatur untuk menghindari praktik dinasti politik agar tidak menjamur. Tanpa terkecuali berlaku bagi seorang Presiden dan keluarga.

Penegasan ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (20/7).

"Semestinya harus ada regulasi yang sangat kuat," kata Dedi Kurnia Syah.

Dia mengatakan, ada alasan mendasar kenapa harus dibuatkan regulasi kuat untuk menghindari praktik politik dinasti di tanah air. Antara lain untuk membatasi jumlah keluarga pejabat publik ikut kontestasi politik tertentu.

"Yang dapat membatasi keluarga pejabat publik ikut kontestasi politik, terlebih bagi seorang kepala negara," tutur pengamat politik ini.

Lebih lanjut, Dedi Kurnia Syah menilai diusungnya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka oleh PDI Perjuangan merupakan salah satu bentuk politik dinasti.

Terlebih belakangan petahana Wakil Walikota Solo, Achmad Purnomo mengaku ditawari jabatan oleh Presiden Jokowi sebagai timbal balik pencalonan putrnya Gibran di Pilkada Solo 2020.

Menurut Dedi Kurnia Syah, apabila pengakuan Achmad Purnomo tersebut benar adanya, maka sikap Presiden Jokowi tidak ubahnya seperti pedagang jabatan.

"Jika benar pengakuan Purnomo, maka Jokowi tidak lebih sebatas pedagang jabatan. Dan ini preseden sangat buruk, ada kebangkrutan moral politik dalam diri Jokowi," pungkasnya.