Berita

Kandidat Calon Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Ossy Dermawan: Kita Hargai Hak Gibran, Tapi Ada Masalah Etika Karena Ayahnya Masih Presiden

SENIN, 20 JULI 2020 | 08:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Perdebatan mengenai pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo terus menyedot perhatian publik.

Masalah netralitas hingga dinasti politik dipergunjingkan masyarkat seiring pemberian rekomendasi PDI Perjuangan pada Gibran.

Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi langsung memberi pembelaan. Tegas dia menyebut bahwa apa yang dilakukan Gibran bukan dinasti politik. Ini lantaran ayah Jan Ethes itu tidak melanggar aturan apapun di negeri ini.


Prosesnya, sambung Teddy, juga tidak masuk kategori dinasti politik.

“Dinasti politik itu seperti kerajaan inggris, turun temurun memiliki kekuasaan tanpa ada pemilihan. Charles bisa jadi pangeran Inggris tanpa pemilihan. Gibran tidak akan bisa menjadi kepala daerah jika dia tidak mengikuti pemilihan dan tidak dipilih rakyat,” urainya dalam akun Twitter pribadinya beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Komunikasi dan Strategi DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan buru-buru menyambar pernyataan ini. Dia menilai apa yang disampaikan Teddy sangat bagus.

“Narasi dari pendukung Jokowi. Pemilihan katanya bagus. Logikanya juga relatif benar,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (20/7).

Hanya saja, dia melihat ada standar ganda dalam pernyataan itu. Sebab, pernyataan tersebut seolah hanya ditujukan pada anak dan keluarga Presiden Joko Widodo. Sementara di satu sisi, tidak berlaku bagi anak dan keluarga Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Padahal perbedaan mendasar adalah anak SBY maju pilkada saat SBY tak lagi berkuasa,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pihaknya menghargai keputusan Gibran maju sebagai calon kepala daerah. Secara hukum, langkah Gibran dibenarkan, tapi ada masalah etika yang kurang tepat.

“Scr legal, ini dibenarkan. Namun ini terkait juga dengan “etika” karena ayahnya jabat presiden. Ini yang masih “dispute”. Wajar ada yang berpendapat akan terjadi conflict of interest. Biarlah rakyat yang menilai karena etika bisa dimaknai berbeda-beda,” tutupnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

UPDATE

Diminati Klub Azerbaijan, Persib Siap Lepas Eliano Reijnders?

Sabtu, 04 April 2026 | 15:58

Investasi Emas untuk Keuntungan Maksimal: Mengapa Harus Disimpan dalam Jangka Panjang?

Sabtu, 04 April 2026 | 15:37

Harga Plastik Melonjak, Pengamat Ingatkan Dampaknya Bisa Lebih Berbahaya dari BBM

Sabtu, 04 April 2026 | 14:49

DPR Minta ASN yang WFH Dipantau Ketat!

Sabtu, 04 April 2026 | 14:31

Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Pemilihan Terdampak Gempa Sulut-Malut

Sabtu, 04 April 2026 | 14:00

DPR Minta Pemda Pertahankan Guru PPPK Paruh Waktu di Tengah Efisiensi Anggaran

Sabtu, 04 April 2026 | 13:47

Trump Digugat Dua Lusin Negara Bagian Terkait Pemilu

Sabtu, 04 April 2026 | 13:24

Daftar Tayang Bioskop April 2026: Dari Petualangan Galaksi Mario hingga Ketegangan Horor Lokal

Sabtu, 04 April 2026 | 13:22

Ledakan di Markas PBB Lebanon Kembali Lukai 3 Prajurit TNI, 2 Luka Serius

Sabtu, 04 April 2026 | 13:01

Sindiran Iran ke AS Menggema di Tengah “Pembersihan” Pentagon

Sabtu, 04 April 2026 | 12:51

Selengkapnya