Komisi Pemilihan Umum/Net
Peretasan laman https://www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id yang diluncurkan KPU RI, Rabu (15/7) menambah panjang daftar lembaga negara yang abai terhadap kejahatan siber.
Ketua Asosiasi Advance Simulator and Technology (ASITech) Indonesia, Rivira Yuana mengungkapkan, akibat peretasan tersebut yang muncul adalah error message (DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN) dan membuat website tidak bisa diakses
"Itu memperlihatkan bahwa domain name system (DNS) tidak dapat menghubungkan uniform resource locator (URL) dengan internet protocol address (IP Address) ketika laman diakses melalui browser," ujar Rivira dalam keterangannya, Jumat (17/7).
“Serangan seperti ini, dikenal juga dengan istilah DDOS. Hal ini bisa terjadi, akibat lemahnya antisipasi sistem IT yang dimiliki KPU. Harusnya, bisa dibendung melalui pertahanan siber berlapis,†imbuhnya menjelaskan.
Ditambahkan Wakil Ketua ASITech Indonesia, Toni Surakusumah, modus serangan seperti ini tidak terlalu rumit.
Polanya, penyerang membuat semacam akun robot, yang mengakses website tersebut secara massive dalam satu waktu, sehingga pihak lain akan sulit bahkan gagal mengaksesnya akibat keterbatasan infrastruktur yang dimiliki.
“Penanganan masalah seperti ini, sudah biasa dilakukan oleh instansi lain yang lebih memiliki ‘
awareness’ dengan cara mengalihkan serangan tersebut ke infrastruktur pertahanan yang sudah disiapkan dan beberapa penyedia jasa sudah menjual layanan seperti ini,†terang Toni.
Kata Toni, AsiTech menyarankan agar KPU meningkatkan infrastruktur dan sistem keamanan yang berlapis. Sehingga data pemilih tetap aman dan terjaga.
"Terlebih, jika pilkada tetap diselenggarakan tahun ini, maka sudah sepantasnya keamanan siber jadi perhatian utama dan harus diuji secara rutin dan lebih sering lagi,†tambahnya.
Diberitakan, situs lindungihakpilihmu.kpu.go.id yang berfungsi untuk pengecekan data pemilih Pilkada Serentak 2020 diserang peretas sejak Rabu (15/7).
Meski sudah diserang sejak hari pertama diluncurkan, Ketua KPU RI, Arief Budiman mengklaim, data pemilih tetap aman. Dia menjamin, aksi peretasan ini tak akan berdampak pada kebocoran data ataupun mempengaruhi hasil pemilihan serentak nanti.
“Sama persis memang kejadian-kejadian terdahulu, termasuk Situng kita. Sebetulnya hacker yang masuk itu tidak merusak data kita. Kalau saya ibaratkan rumah, mereka hanya bisa masuk di halamannya saja," ucap Arief.
Tercatat ada 105.852.716 orang penduduk yang menjadi calon pemilih dalam Pilkada Serentak 2020. Jumlah itu masih akan dipastikan KPU lewat pencocokan dan penelitian (coklit) pada 15 Juli-13 Agustus 2020.
