Sejak tataran konsepsi, upaya pemerintah menangani pandemik Covid-19 pada sektor ekonomi masih rancu dan belum clear. Artinya, bila dari konsepsi saja tidak jelas apalagi dalam implementasi.
Begitu disampaikan ekonom senior INDEF, Enny Sri Hartati saat mengisi diskusi daring yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Penegak Keadilan (KMPK), bertajuk "UU Corona Bagian Dari Oligarki Fulus Mulus", Jumat (17/7).
"Bahwa tidak ada suatu konsep yang jelas dan clear oleh pemerintah. Apa yang disebut dana perlindungan sosial, apa yang dimaksud dengan anggaran untuk ekonomi. Ini kan dua hal yang berbeda," ujar Enny.
Enny menguraikan, konsep yang diformulasikan pemerintah dalam menangani dampak ekonomi akibat Covid-19 antara lain terfokus pada perlindungan sosial yang menelan anggaran sekitar Rp 203,9 triliun.
Itu pun, kata dia, meliputi delapan skema antra lain Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 37,4 triliun, sembako Rp 43,6 triliun, Bansos khusus Jabodetabek Rp 6,8 triliun dan Bansos non Jabodetabek Rp 32,4 triliun.
Kemudian, program Pra Kerja, diskon listrik dan logistik sembako termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diambil dari realokasi Dana Desa.
Enny menjelaskan, Bansos itu adalah untuk menolong masyarakat yang membutuhkan uluran bantuan agar bisa survive jika menerima bansos. Berbeda dengan sektor ekonomi yang seharusnya tepat sasaran dengan satu skema saja.
"Yang sifatnya perlindungan sosial itu Bansos. Karena ini melalui pintu perlindungan sosial sementara yang disasar mestinya satu kelompok miskin, rentan miskin," kata Enny.
"Ini dari awal sekali sudah diingatkan, kalau ditengah pandemi membutuhkan langkah kecepatan tetapi juga harus tepat. Mestinya jangan terlalu banyak skema, satu skema saja. Sehingga itu akan memudahkan untuk melakukan mapping, eksekusi, kontroling," demikian Enny.
