Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau lahan di Kalimantan Tengah/Net
Penunjukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai pemimpin proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah bukan hal yang mengejutkan.
Sebagai menhan, Prabowo Subianto memang memiliki tugas untuk menjaga keamanan rakyat, termasuk masalah soal kesediaan pangan bagi rakyat.
Selain itu, ketua umum DPP Partai Gerindra tersebut memang memiliki ketertarikan pada bidang pertanian sejak tahun 2007.
Begitu tegas Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo kepada awak media dalam kegiatan santap pagi di Hotel Ayana, di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (17/7).
Hashim menerangkan bahwa kakaknya memiliki ketertarikan tinggi pada masalah pangan. Bahkan di tahun 2006, Hashim mengaku sudah mendapat “kuliah†panjang dari kakaknya mengenai masalah stunting di Indonesia.
“Dia prihatin ketahanan pangan kita sejak 2006-2007. Ramalan produksi kan selalu tekor,†tegasnya.
Saking pedulinya Prabowo, masalah pangan menjadi manifesto perjuangan Partai Gerindra yang dibentuk. Ketahanan pangan, swasempada pangan, dan energi jadi bagian yang diperjuangan mati-matian mantan Danjen Kopassus itu.
Bahkan secara gamblang Hashim mengurai bahwa salah satu bidang yang diajukan Prabowo saat Gerindra ditawari masuk kabinet adalah pertanian. Gerindra berharap pos ketahanan pangan menjadi amanah yang diberikan, pos yang dimaksud juga termasuk kelautan dan perikanan.
“Jadi Prabowo sudah lebih 13 tahun tertarik bidang pangan,†tekannya.
Hashim juga turut membuka cerita bahwa Prabowo sempat ditawari jadi menhan di tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun kala itu, Prabowo meminta agar dirinya dipercaya jadi menteri pertanian.
“Jadi kalau cuma mau jadi Menhan, Prabowo 2009 sudah jadi,†lanjut Hashim.
Kembali soal penunjukan Prabowo sebagai pemimpin lumbung padi. Hashim mengurai bahwa ketahanan pangan Indonesia tengah terancam di tengah pandemik. Ini karena negara penyuplai beras ke Indonesia sudah ramai-ramai melarang untuk ekspor beras.
“Mereka mau menjaga pangan untuk mereka sendiri,†terangnya.
Sementara jika stok beras kurang, maka diprediksi menimbulkan kerusuhan di negeri ini. Ini menjadi komulatif mengingat masyarakat sedang dihadapkan pada masalah kesehatan dan ekonomi. Sehingga, jika masalah pangan turut terjadi maka potensi kerusuhan sulit terelakan,
“Jadi Menhan kan ditugaskan menjaga keamanan rakyatnya. Termasuk kesediaan pangan itu. Kalau nggak ada itu (beras) rusuh,†demikian Hashim Djojohadikusumo.
