Kementerian Luar Negeri beserta kementerian dan lembaga terkait di bawah Kemenko Polhukam tengah membahas berbagai kebijakan terkait pembebasan Minhati Madrais.
Minhati merupakan istri dari Omar Khayyam Maute, pemimpin Kelompok Maute di Filipina yang dikenal pro-ISIS. Omar Maute sendiri diketahui tewas pada 2017, ketika serangan di Marawi.
Sepeninggal suaminya, Minhati yang berkewarganegaraan Indonesia didakwa melanggar ketentuan Republic Act 9156 karena memiliki badan peledak. Ia kemudian mulai menjalani proses pengadilan pada 20 Maret 2018.
"Selama proses pengadilan, MM (Mihati) telah didampingi oleh pengacara," ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha dalam konferensi pers virtual pada Jumat (17/7).
Setelah proses yang panjang, Judha menjelaskan, pada 26 Juni 2020, hakim memutuskan untuk membebaskan perempuan 39 tahun tersebut karena kurangnya bukti. Surat penangkapan Minhati pun dibatalkan karena identitasnya yang tidak sesuai.
Judha mengaku, saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan otoritas Filipina. Pembebasan Minhati sendiri memicu pertanyaan publik mengenai kepulangannya ke tanah air.
Namun Judha mengatakan, saat ini semua kementerian dan lembaga terkait di bawah Kemenko Polhukam masih melakukan pembahasan kebijakan pembebasannya.
Dikatakan oleh Profesor Jurusan Pendanaan Teroris dan Kejahatan Terorganisir di Philippine National Police College, Mimi Fabe, Minhati merupakan bendahara yang memegang kunci pembiayaan kelompok Maute. Ia juga diyakini mengantongi sejumlah uang dalam jumlah besar dan mata uang crypto.
Selain itu, Minhati juga diduga bertugas untuk mengurus pengadaan senjata, merekrut personel, dan mengawasi tempat latihan.
"Bebasnya Minhati bisa membuka kembali upaya pendanaan kelompok teroris Maute di Mindanao. Kelompok ini bergantung kepada Minhati karena kontanya di kawasan Asia Timur dan Timur Tengah. Ia memiliki jaringan langsung ke pusat ISIS," terang Fabe.
