Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Nusantara

Belanja Daerah Masih Minim, Jokowi: Hati-hati, Jangan Sampai Ada Yang Nge-Rem

KAMIS, 16 JULI 2020 | 18:26 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Joko Widodo menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk provinsi. Padahal, di tengah pandemik Covid-19, belanja daerah menjadi satu-satunya yang diharapkan untuk menggerakan roda perekonomian.

"Perlu saya ingatkan, uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp 170 triliun, guede sekali ini," tekan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7).

Mengutip transkrip pidato Jokowi dari laman Setkab pada Kamis (16/7), tidak ada provinsi yang menyerap di atas 50 persen APBD. Tertinggi adalah DKI Jakarta dengan 45 persen dan terendah adalah Sumatera Selatan dengan 16 persen.


Sementara terkait belanja modal, Jokowi memberikan peringatan pada sejumlah gubernur.

"Sumatera Selatan, hati-hati, masih 1,4 (persen), ini sudah bulan Juli, belanja modalnya. Sulawesi Tenggara, belanja modal 5,6 (persen). Papua, 4,8 (persen). Maluku Utara, 10,3 (persen). NTT, 19,6 (persen) ini belanja modal. Kalimantan Barat, 5,5 persen, belanja modal. Aceh, 8,9 (persen)," sebut Jokowi.

"Masih rendah-rendah sekali, hati-hati," imbau Jokowi.

Presiden mengatakan, jika ekonomi daerah ingin cepat pulih, maka realisasi belanja pun harus dipercepat. Tidak boleh ditunda karena saat ini negara tidak bisa mengharapkan investasi.

"Oleh sebab itu, jangan sampai ada yang nge-rem," tegasnya.

Berdasarkan perkiraan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal kedua 2020 akan berada di angka minus 6 sampai 7,6 persen.

Sementara Bank Dunia memperkirakan minus 5 persen dan IMF (International Monetary Fund) memproyeksikan minus 2,5 persen.

Pemerintah sendiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua bisa mencapai minus 4,3 persen.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya